Kumalasari, Desi and Ratna, Edith (2023) PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG TERJADI KARENA JUAL BELI DI KABUPATEN BREBES. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

	Text (PERNYATAAN -KATA PENGANTAR) pendahuluan-pengesahan.docx Download (120kB)
	Text (PERNYATAAN-KATA PENGANTAR) pernyataan-kata pengantar.docx Download (38kB)
	Text (ABSTRAK) abstrak.docx Download (34kB)
	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.docx Download (35kB)
	Text (BAB I) bab 1.docx Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text (BAB II) bab 2.docx Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text (BAB III) bab 3.docx Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text (BAB IV) bab 4.docx Restricted to Repository staff only Download (31kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.docx Download (38kB)

Abstract

Abstrak

Pelaksanaan BPHTB juga melibatkan banyak pihak seperti Kantor Pertanahan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank, Pemerintah Daerah. Selaku pejabat umum dalam hal ini Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam hal melakukan pekerjaannya sebagai pembuat akta tanah tidak bisa terlepas dari perpajakan. Dalam hal ini, perlu diteliti mengenai pelaksanaan proses validasi oleh BPPKAD Kabupaten Brebes atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peralihan hak atas tanah yang terjadi karena Jual Beli dan pelaksanaan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui verifikasi dan validasi jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang mekanisme penentuan saat terutangnya Bea Perolehan Hask Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikaitkan dengan proses Validasi Pajak. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan proses validasi oleh BPPKAD Kabupaten Brebes atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peralihan hak atas tanah yang terjadi karena Jual Beli menimbulkan ketidakpastian, baik nilai transaksinya yang bisa berubah, perhitungan maupun jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, setelah hasil validasi yang dilakukan oleh dinas pengelola BPHTB, disamping keharusan validasi melalui proses yang memakan waktu dan berakibat menghambat proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Pelaksanaan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui verifikasi dan validasi jika dikaitkan dengan asas kepastian hokum, maka perlu ditentukan nilai yang pasti sebagai dasar perhitungan BPHTB oleh instansi yang berwenang, misalnya dengan menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), atau nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Untuk kepastian dalam pembayaran BPHTB, maka DPPKAD perlu menentukan nilai yang pasti sebagai dasar perhitungan BPHTB, misalnya dengan menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), atau nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Diharapkan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara pemerintah daerah melalui DPPKA dengan Notaris/PPAT, BPN serta KPP Pratama dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB di daerah harus terus ditingkatkan mengingat peningkatan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak mempunyai peranan dalam meningkatkan potensi dari pajak BPHTB.

Kata kunci : BPHTB, Jual Beli

Actions (login required)

View Item