WAHYU, FERNANDA and Susilowati, Etty and Mahmudah, Siti (2016) KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERKARA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan : No. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst). _136 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 136 FERNANDA WAHYU - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text 136 FERNANDA WAHYU - abstrak.pdf Download (64kB)
	Text 136 FERNANDA WAHYU - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text 136 FERNANDA WAHYU - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text 136 FERNANDA WAHYU - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text 136 FERNANDA WAHYU - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text 136 FERNANDA WAHYU - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text 136 FERNANDA WAHYU - dapus.pdf Download (167kB)

Abstract

Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat demi tegaknya supremasi hukum. Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan adalah dalam ruang lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Dalam lingkup Datun, Kejaksaan berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk melindungi kepentingan umum, berupa hak – hak keperdataan masyarakat atau demi kepentingan Bangsa dan/atau Negara. Pengajuan permohonan pailit tersebut ditujukan terhadap debitor, baik yang berbentuk orang perorangan ataupun badan hukum termasuk terhadap Perseroan Terbatas.
Penelitian ini bertujuan untuk, Pertama mengetahui pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dalam perkara kepailitan dan Kedua untuk mengetahui penerapan peran Kejaksaan dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terdapat dalam UUK-PKPU serta PP No. 17 Tahun 2000 dan UU Kejaksaan serta Perja No. 18 Tahun 2014 dan Perja No. 25 Tahun 2015. Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara, berada dalam kedudukannya untuk mewakili para kreditor, berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Debitor ke Pengadilan Niaga yang melingkupi kedudukan hukum dari Debitor tersebut. Permohonan tersebut dapat diajukan selama syarat – syarat kepailitan terpenuhi dan belum ada yang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebelumnya serta untuk melindungi
kepentingan umum yaitu berupa hak – hak keperdataan masyarakat dan/atau demi kepentingan Bangsa dan/atau Negara.
Penerapan peran Kejaksaan dalam kepailitan Perseroan Terbatas adalah untuk melindungi kepentingan umum yang disebabkan Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan, Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas, serta Debitor tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang – piutang yang telah jatuh waktu. Peran Kejaksaan dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas hanya sebatas pengajuan permohonan pernyataan pailit dikarenakan setelah diputus oleh Pengadilan, tugas pengurusan dan/atau pemberesan menjadi wewenang dari Kurator.
Kata Kunci : Kewenangan, Kejaksaan, Kepailitan, Kepentingan Umum, Perseroan Terbatas

Actions (login required)

View Item