Wibisono, Devilia and RAHARDJO, Noor and Juliani, Henny (2013) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG. _HAN 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Devilia Wibisono_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)
	Text Devilia Wibisono_ABSTRAK.pdf Download (146kB)
	Text Devilia Wibisono_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text Devilia Wibisono_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text Devilia Wibisono_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (40kB)
	Text Devilia Wibisono_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text Devilia Wibisono_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)

Abstract

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat telah diubah menjadi pajak daerah. Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, untuk dapat melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Semarang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Semarang dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini yaitu penerimaan BPHTB pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 5,6% dari tahun sebelumnya, meskipun begitu penerimaan tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pada tahun 2012 kontribusi BPHTB terhadap PAD mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,6% dari tahun 2011. Hambatan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang tentang pelaksanaan pemungutan BPHTB kepada masyarakat, disamping itu juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Hambatan yang lain juga adanya sebagian Notaris/PPAT yang melakukan kecurangan dengan memperkecil harga transaksi jual beli tanah/bangunan agar pajak BPHTB yang terutang menjadi lebih ringan. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah a) Pemerintah melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang BPHTB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, b) adanya sanksi yang tegas terhadap segala jenis pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB baik yang dilakukan oleh Pegawai DPKAD, Wajib Pajak, maupun Notaris/PPAT.
Kata Kunci : BPHTB, PAD Kota Semarang

Actions (login required)

View Item