AMALINA, VINDA NUR and Badriyah, Siti Malikhatun and Turisno, Bambang Eko (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU USAHA ATAS KEMATIAN KONSUMEN AKIBAT TINDAKAN ESTETIKA SUNTIK FILLER PAYUDARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PDT.G/2025/PN SMN). _153 Perdata 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text VINDA NUR AMALINA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	Text VINDA NUR AMALINA_ABSTRAK.pdf Download (166kB)
	Text VINDA NUR AMALINA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text VINDA NUR AMALINA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text VINDA NUR AMALINA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (626kB)
	Text VINDA NUR AMALINA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text VINDA NUR AMALINA_DAFPUS.pdf Download (189kB)

Abstract

Penyelenggaraan tindakan medis invasif berupa suntik filler payudara tanpa didukung kompetensi keilmuan, izin praktik, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang sah berpotensi menimbulkan komplikasi fatal, bahkan kematian konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas tindakan estetika suntik filler payudara di Indonesia serta mengkaji penerapan pertanggungjawaban perdata para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 96/Pdt.G/2025/PN Smn.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, dengan spesifikasi deskriptif-analitis serta analisis bahan hukum secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan volume payudara melalui suntik filler maupun silikon cair pada dasarnya diperbolehkan apabila memenuhi syarat legalitas bahan dan standar pelayanan kesehatan yang dipersyaratkan. Pertanggungjawaban perdata pelaku usaha dibangun melalui keterkaitan tiga rezim hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi dasar penentuan legalitas tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan produk yang digunakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan dasar pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pertanggungjawaban keperdataan, baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, tanggung jawab pelaku usaha, serta pemulihan kerugian akibat luka (cacat) ataupun kematian. Analisis terhadap Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PN Smn menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban perdata atas dasar perbuatan melawan hukum membebankan tanggung renteng kepada pemilik salon dan pelaksana penyuntikan atas tindakan yang secara kausal mengakibatkan kematian konsumen, di mana pelaksana penyuntikan bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya, sedangkan pemilik usaha bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dan perbuatan pihak yang berada di bawah pengawasannya.
Kata kunci : Tanggungjawab, Konsumen, Estetika, Filler, Kematian.

Actions (login required)

View Item