AZZUHRI, YUMNA ABID and Asy'ari, Hasyim and Indarja, Indarja (2026) PEMILIHAN DEMOKRATIS: TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMILIHAN LANGSUNG ATAU PEMILIHAN MELALUI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. _077 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text YUMNA ABID AZZUHRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (788kB)
	Text YUMNA ABID AZZUHRI_ABSTRAK.pdf Download (124kB)
	Text YUMNA ABID AZZUHRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text YUMNA ABID AZZUHRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text YUMNA ABID AZZUHRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text YUMNA ABID AZZUHRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text YUMNA ABID AZZUHRI_DAFPUS.pdf Download (152kB)

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis konsep pemilihan demokratis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, serta bentuk pemilihan kepala daerah melalui pemilihan langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, mengingat frasa “dipilih secara demokratis” pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan multitafsir, terlebih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Metode penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analitis, dan konseptual. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemilihan demokratis merupakan manifestasi konstitusional prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mencakup pemilihan menurut Pasal 22E ayat (2) maupun pemilihan kepala daerah menurut Pasal 18 ayat (4), yang wajib memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah Konstitusi berperan sentral membentuk konsep tersebut melalui Putusan Nomor 14/PUU XI/2013, Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pilihan konstitusional yang paling konsisten dengan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan penafsiran gramatikal, sistemik, dan historis, sehingga wacana pengembaliannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki landasan yang memadai dan berpotensi melahirkan politik transaksional. Studi komparatif terhadap Amerika Serikat, Brasil, Filipina, dan India menegaskan model Brasil paling relevan diadopsi secara selektif karena kesamaan presidensialisme multipartai. Dengan demikian, yang diperlukan bukan mengganti mekanisme pemilihan langsung, melainkan menyempurnakannya melalui penguatan integritas penyelenggara pemilu, penegakan hukum terhadap politik uang, regulasi kampanye digital, dan harmonisasi regulasi kepemiluan.
Kata Kunci : Pemilihan Demokratis, Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item