PRASTYO, ADI YUSUF and Diamantina, Amalia and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2026) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KAWASAN KEPULAUAN KARIMUNJAWA. _081 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ADI YUSUF PRASTYO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (826kB)
	Text ADI YUSUF PRASTYO_ABSTRAK.pdf Download (117kB)
	Text ADI YUSUF PRASTYO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text ADI YUSUF PRASTYO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text ADI YUSUF PRASTYO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	Text ADI YUSUF PRASTYO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text ADI YUSUF PRASTYO_DAFPUS.pdf Download (216kB)

Abstract

Pemberdayaan nelayan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat nelayan, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan. Kawasan Kepulauan Karimunjawa memiliki karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan sekaligus kawasan Taman Nasional yang menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan nelayan memiliki tantangan tersendiri, terutama berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Jepara. Kondisi tersebut menimbulkan adanya permasalahan mengenai batas kewenangan serta efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan nelayan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: pertama, apa saja program Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam upaya pemberdayaan nelayan di Kawasan Kepulauan Karimunjawa; dan kedua, apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam pemberdayaan nelayan di Kawasan Kepulauan Karimunjawa. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta didukung dengan wawancara sebagai data pendukung. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai kewenangan pemerintah daerah dengan pelaksanaan program pemberdayaan nelayan di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan nelayan di Kawasan Kepulauan Karimunjawa, antara lain melalui program perlindungan nelayan, fasilitasi kepesertaan asuransi, penggunaan aplikasi Si Ninja dan E-Kusuka, pelatihan peningkatan kemampuan nelayan, fasilitasi akses permodalan, serta pemberian bantuan sarana dan alat tangkap. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, yaitu kondisi geografis dan cuaca, keterbatasan jumlah penyuluh perikanan, keterbatasan anggaran daerah, adanya pembatasan akibat aturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa, serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam aspek pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberdayaan nelayan memerlukan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan pendampingan kepada masyarakat nelayan, serta penyesuaian kebijakan dengan karakteristik wilayah kepulauan agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara optimal. Program dan kendala tersebut menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Nelayan, Kepulauan Karimunjawa.

Actions (login required)

View Item