PUTRI, MARSHA AURA JULIONA and Santoso, Budi and Sutrisno, Putri Ayu (2026) KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN PUTUSAN PERADILAN DI INDONESIA STUDI PUTUSAN PERADILAN DALAM KASUS MS GLOW VS PS GLOW DAN STARBUCKS SUMATRA TRADING VS STARBUCKS CORPORATION (STUDI KASUS PUTUSAN PN SURABAYA NO. 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022 DAN PUTUSAN MA 836 K/PDT.SUS-HKI/2022). _251 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MARSHA AURA JULIONA PUTRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MARSHA AURA JULIONA PUTRI_ABSTRAK.pdf Download (75kB)
	Text MARSHA AURA JULIONA PUTRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text MARSHA AURA JULIONA PUTRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text MARSHA AURA JULIONA PUTRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB)
	Text MARSHA AURA JULIONA PUTRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	Text MARSHA AURA JULIONA PUTRI_DAFPUS.pdf Download (301kB)

Abstract

Merek merupakan aset penting dalam dunia usaha yang berfungsi sebagai pembeda sekaligus jaminan reputasi produk, sehingga perlindungan hukumnya menjadi krusial di tengah meningkatnya volume pendaftaran dan sengketa merek di Indonesia.
Penelitian ini mengkaji kepastian hukum perlindungan merek terdaftar melalui perbandingan dua putusan pengadilan, yaitu sengketa MS Glow melawan PS Glow (Putusan PN Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022) dan sengketa Starbucks Sumatra Tobacco Trading Company melawan Starbucks Corporation (Putusan MA Nomor 836 K/Pdt.Sus HKI/2022).
Penelitian bertujuan menganalisis kepastian hukum terhadap merek terdaftar pada kedua kasus tersebut serta membandingkan pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menganalisis dokumen putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pola perlindungan preventif dan represif pada kedua kasus, serta inkonsistensi penerapan konsep persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik antar tingkat peradilan, yang mengindikasikan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi antara tahap pendaftaran dan tahap penyelesaian sengketa, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang merek.
Kata Kunci : kepastian hukum, perlindungan merek, persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik, sengketa merek

Actions (login required)

View Item