RAFSANJANI, MUHAMMAD KHASEMI and Hardjanto, Untung Sri and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2026) PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN BATUAN ANDESIT TANPA IZIN DI KABUPATEN SUBANG. _082 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD KHASEMI RAFSANJANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (737kB)
	Text MUHAMMAD KHASEMI RAFSANJANI_ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text MUHAMMAD KHASEMI RAFSANJANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text MUHAMMAD KHASEMI RAFSANJANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text MUHAMMAD KHASEMI RAFSANJANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text MUHAMMAD KHASEMI RAFSANJANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB)
	Text MUHAMMAD KHASEMI RAFSANJANI_DAFPUS.pdf Download (143kB)

Abstract

Komoditas batuan andesit merupakan pertambangan yang dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk perizinan dan pengawasan kegiatan penambangan batuan andesit diseluruh kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, termasuk kabupaten Subang dijalankan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Hal itu didasarkan pada pendelegasian Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Sementara itu Sebagian besar kegiatan penambangan batuan andesti di Kabupaten Subang hingga kini tetap berlangsung tanpa izin usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku. Sedangkan, lahan pasca penambangan dibiarkan tanpa adanya reklamasi. Penelitian ini mengkaji bentuk penegakan hukum yang ditempuh dinas tersebut beserta kendala yang dihadapinya.
Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) untuk menguji daya jangkau serta efektivitas norma hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer (regulasi pertambangan, lingkungan hidup, dan otonomi daerah), bahan hukum sekunder (jurnalliteratur), dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, didukung wawancara dengan Dinas ESDM Jawa Barat dan Satpol PP Subang sebagai data tambahan/konfirmasi. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian naratif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelas wujud penegakan hukum berada dalam kewenangan dinas tersebut, namun hanya lima yang dapat dioperasikan terhadap pelaku tanpa izin dan yang benar-benar ditempuh sebatas pengawasan disertai penghentian kegiatan, teguran tertulis, serta pembekuan Perizinan Berusaha. Kelemahan penegakan hukum karenanya bersumber dari tidak digunakannya instrumen yang tersedia, bukan dari kekosongan norma, dengan kendala yang bertumpu pada faktor hukum dan faktor penegak hukum. Dinas tersebut perlu menempuh paksaan pemerintahan berdasarkan Pasal 82A juncto Pasal 82C ayat (1) UU PPLH, khususnya penyitaan alat berat, serta meninjau secara berkala ketaatan atas sanksi yang telah dijatuhkan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum Lingkungan, Pertambangan Tanpa Izin, Batuan Andesit, Kewenangan Delegatif, Sanksi Administratif

Actions (login required)

View Item