SHIDDIQOH, HARITS MUHAMMAD and Astuti, A.M. Endah Sri and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2026) ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN KASASI OLEH HAKIM DALAM KASUS PENGANIAYAAN DAN PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NO. 1466 K/Pid/2024). _044 Pidana 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HARITS MUHAMMAD SHIDDIQOH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (559kB)
	Text HARITS MUHAMMAD SHIDDIQOH_ABSTRAK.pdf Download (173kB)
	Text HARITS MUHAMMAD SHIDDIQOH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text HARITS MUHAMMAD SHIDDIQOH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text HARITS MUHAMMAD SHIDDIQOH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text HARITS MUHAMMAD SHIDDIQOH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text HARITS MUHAMMAD SHIDDIQOH_DAFPUS.pdf Download (292kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya pada perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana terdakwa ditinjau dari hukum pidana dan kriminologi serta pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan bagi korban melalui alat bukti yang sah dan pertimbangan hukum persidangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan arsip dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas karena menemukan kekeliruan penerapan hukum oleh judex facti dalam menilai alat bukti dan unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan adanya kesalahan. Sebagai judex juris, Mahkamah Agung mengoreksi penerapan hukum tanpa memeriksa ulang fakta persidangan. Pertimbangan tersebut memberikan keadilan bagi korban melalui pengakuan terhadap fakta kekerasan dan akibat yang dialami korban berdasarkan alat bukti yang sah sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa. Namun, tidak dikabulkannya restitusi menunjukkan bahwa keadilan bagi korban tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan, tetapi juga mencakup pemulihan atas kerugian yang dialami korban.
Kata Kunci : Putusan Kasasi, Pertanggungjawaban Pidana, Alat bukti, Keadilan Korban.

Actions (login required)

View Item