NAPITUPULU, KAREN ARELLA and Aminah, Aminah and Widanarti, Herni (2026) TINJAUAN YURIDIS ATAS PELANGGARAN INFORMED CONSENT SEBAGAI BAGIAN DARI PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM TINDAKAN MEDIS IMPLAN GIGI (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 3203 K/PDT/2017). _152 Perdata 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KAREN ARELLA NAPITUPULU_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (925kB)
	Text KAREN ARELLA NAPITUPULU_ABSTRAK.pdf Download (206kB)
	Text KAREN ARELLA NAPITUPULU_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text KAREN ARELLA NAPITUPULU_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	Text KAREN ARELLA NAPITUPULU_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text KAREN ARELLA NAPITUPULU_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text KAREN ARELLA NAPITUPULU_DAFPUS.pdf Download (215kB)

Abstract

Informed consent merupakan bentuk persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang diberikan setelah pasien memperoleh informasi yang memadai mengenai tindakan medis tersebut. Pemenuhan informed consent merupakan bagian penting dalam hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien karena berkaitan dengan hak pasien untuk menentukan tindakan terhadap dirinya sendiri. Pelanggaran terhadap informed consent dapat menimbulkan kerugian bagi pasien dan menimbulkan persoalan mengenai dasar pertanggungjawaban hukum tenaga medis.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelanggaran informed consent dapat dikategorikan sebagai wanprestasi serta menganalisis pelanggaran informed consent ditinjau dari perspektif perbuatan melawan hukum (PMH), dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran informed consent dapat dianalisis sebagai bentuk wanprestasi apabila kewajiban pemberian informasi dan perolehan persetujuan merupakan bagian dari hubungan kontraktual antara pasien dan tenaga medis. Di sisi lain, pelanggaran tersebut juga dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apabila tindakan tenaga medis bertentangan dengan kewajiban hukum, hak pasien, atau kepatutan yang berlaku serta menimbulkan kerugian. Dengan demikian, penentuan dasar pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran informed consent perlu memperhatikan hubungan hukum para pihak, kewajiban yang dilanggar, serta unsur-unsur wanprestasi maupun PMH. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kualifikasi hukum pelanggaran informed consent serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa antara pasien dan tenaga medis.
Kata kunci : Informed Consent, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum

Actions (login required)

View Item