Frija, Rahman and Susilowati, Etty and Saptono, Hendro (2016) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. _100 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 100 Rahman Frija - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text 100 Rahman Frija - abstrak.pdf Download (57kB)
	Text 100 Rahman Frija - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text 100 Rahman Frija - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text 100 Rahman Frija - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text 100 Rahman Frija - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text 100 Rahman Frija - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text 100 Rahman Frija - dapus.pdf Download (63kB)

Abstract

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum. Sumber modal Perseroan Terbatas salah satunya dapat melalui Perjanjian Utang dengan beberapa kreditor baik tanpa jaminan maupun dengan jaminan kebendaan sebagai kreditor separatis. Apabila utang tersebut tidak dibayar saat jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor yang
menuntut pembayaran utang maka PT tersebut dapat dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga. Selama kepailitan, kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan dapat melaksanakan hak eksekutorialnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tetapi pada prakteknya, terdapat ketidakpastian dan ketidak konsistenan peraturan mengenai pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis.
Penelitian hukum ini untuk mengkaji perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap pelaksanaan hak eksekutorial dalam kepailitan perseroan terbatas serta menganalisis akibat hukum putusan pailit bagi kreditor separatis terhadap pelaksanaan hak eksekutorial dalam kepailitan perseroan terbatas.
Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Jenis data dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kreditor separatis
mempunyai kedudukan untuk didahulukan pelunasan piutang dan dipisahkan jaminannya dari harta pailit. Berdasarkan kedudukan tersebut, kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekutorialnya dengan cara menjual benda jaminannya melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. Perlindungan hukum atas hak kreditor separatis terdapat pada KUHPerdata, peraturan perundangan mengenai jaminan kebendaan dan UUKPKPU. Tetapi, hak eksekutorial harus ditangguhkan selama 90 hari atau dikenal masa stay (Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU). Setelah masa stay berakhir atau dimulainya keadaan insolvensi, barulah kreditor separatis dapat melaksanakan hak
eksekutorialnya. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU, Kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekutorialnya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Setelah lewat jangka waktu tersebut, maka jaminan kebendaan harus diserahkan kepada kurator untuk dieksekusi bersama-sama dengan harta pailit debitor.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Hak Eksekutorial, Kepailitan, Perseroan Terbatas

Actions (login required)

View Item