Wijayanto, Sonny Kusuma and Rochaeti, Nur and Astuti, A.M. Endah Sri (2026) PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK PELAKU''KREAK'' DI KOTA SEMARANG. _043 Pidana 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Sonny Kusuma Wijayanto_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Sonny Kusuma Wijayanto_ABSTRAK.pdf Download (226kB)
	Text Sonny Kusuma Wijayanto_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text Sonny Kusuma Wijayanto_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB)
	Text Sonny Kusuma Wijayanto_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text Sonny Kusuma Wijayanto_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text Sonny Kusuma Wijayanto_DAFPUS.pdf Download (363kB)

Abstract

Fenomena Kreak di Kota Semarang merupakan bentuk kenakalan remaja yang berkembang menjadi tindak pidana dengan mayoritas pelaku adalah anak. Perbuatan tersebut meliputi tawuran, penganiayaan, pengeroyokan, kepemilikan senjata tajam, serta berbagai bentuk kekerasan jalanan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku Kreak dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan instrumen hukum nasional serta menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku Kreak di Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara langsung dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal terhadap anak pelaku Kreak didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Penegakan hukum mengutamakan keadilan restoratif melalui diversi apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Apabila diversi tidak dapat diterapkan, penyelesaian dilakukan melalui peradilan pidana anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak, serta pembinaan sebagai tujuan utama pemidanaan. Penanggulangan Kreak memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat agar pencegahan dan pembinaan berjalan efektif
Kata Kunci : Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Diversi, Kreak, Penegakan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Actions (login required)

View Item