PRATAMA, RANGGA YUDHA and Prasetyo, Mujiono Hafidh and Effendy, Feri Satria Wicaksana (2026) ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN UMUM. _045 Pidana 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RANGGA YUDHA PRATAMA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB)
	Text RANGGA YUDHA PRATAMA_ABSTRAK.pdf Download (160kB)
	Text RANGGA YUDHA PRATAMA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text RANGGA YUDHA PRATAMA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text RANGGA YUDHA PRATAMA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (539kB)
	Text RANGGA YUDHA PRATAMA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text RANGGA YUDHA PRATAMA_DAFPUS.pdf Download (209kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) telah memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi dan komunikasi politik, tetapi juga meningkatkan potensi penyebaran kampanye hitam (black campaign) yang dapat mengganggu integritas dan kualitas Pemilu.
Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan belum adanya pengaturan kampanye hitam sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri serta masih terdapat persoalan dalam penerapan dan pelaksanaan hukum terhadap perbuatan tersebut di ruang digital.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi terhadap kampanye hitam melalui media sosial dalam Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana (penal policy) Barda Nawawi Arief dan teori penegakan hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi kampanye hitam melalui media sosial telah diatur secara tersebar dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kampanye hitam tidak merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga pemidanaan harus didasarkan pada perbuatan konkret yang memenuhi unsur delik. Pada tahap aplikasi, penanganan dilakukan melalui keterlibatan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dengan Sentra Gakkumdu sebagai mekanisme terpadu. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa identifikasi pelaku, akun anonim, pembuktian elektronik, keterbatasan sumber daya, perbedaan pemahaman antar lembaga, dan potensi tumpang tindih norma. Pada tahap eksekusi, pelaksanaan putusan pidana telah memiliki dasar hukum, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, koordinasi, konsistensi pelaksanaan, serta karakteristik konten digital yang dapat terus tersebar. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan koordinasi dan kapasitas penegak hukum, peningkatan kemampuan pembuktian digital, serta integrasi kebijakan penal dan nonpenal guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, proporsional, dan tetap menjamin kebebasan berekspresi serta penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Kampanye Hitam, Media Sosial, Tindak Pidana Pemilu, Penegakan Hukum

Actions (login required)

View Item