Search for collections on Undip Repository

KEDUDUKAN MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. - 043 HTN 2021

ZULFIKAR, ANNISA NABILA and Herawati, Ratna and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2021) KEDUDUKAN MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. - 043 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan menyebabkan perlu adanya pengisian jabatan secara cepat dan tepat. Mengenai hal tersebut dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menunjuk Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepresidenan. Berdasarkan hal ini, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan dalam UUD NRI Tahun 1945? (2) Bagaimana mekanisme pelaksana tugas kepresidenan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi pemilihan ketiga menteri ini tidak
dilepaskan dari fungsi utama masing-masing menteri yang mengartikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden pada saat membangun suatu negara, melalui kabinetnya dibantu oleh ketiga menteri tersebut dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya sehingga dianggap telah memahami seluk beluk urusan pemerintahan. Terkait pengaturan secara normatif Pelaksana Tugas Kepresidenan hingga saat ini belum memiliki payung hukum lebih lanjut selain Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, baik mekanisme, operasionalisasi, maupun hal teknis lainnya. Pengajuan Rancangan Undang-Undang mengenai Pelaksana Tugas Kepresidenan yang memuat mulai dari mekanisme pengangkatan ketiga menteri tersebut, pembagian tugas dan kewenangan bagi ketiga menteri, masa jabatan, hingga pengganti bagi ketiga menteri tersebut apabila dalam keadaan terburuk ketiga menteri ini juga berhalangan tetap secara bersamaan.
Kata Kunci: Menteri, Presiden, Pelaksana Tugas Kepresidenan

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Users 156 not found.
Date Deposited: 25 May 2022 03:19
Last Modified: 22 Dec 2022 06:14
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6282

Actions (login required)

View Item View Item