AKMAL, ALIFVITO NUR FADHLULLAH and Astuti, Puji (2026) EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) BATHIN IX DI KECAMATAN PAUH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text ALIFVITO NFA_14010122140185_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (724kB)
	Text ALIFVITO NFA_14010122140185_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (548kB)
	Text ALIFVITO NFA_14010122140185_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (526kB)
	Text ALIFVITO NFA_14010122140185_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (954kB)
	Text ALIFVITO NFA_14010122140185_BAB 4.pdf - Submitted Version Download (192kB)
	Text ALIFVITO NFA_14010122140185_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (240kB)
	Text ALIFVITO NFA_14010122140185_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota
Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX di Kabupaten Sarolangun menargetkan
pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agribisnis di atas lahan
seluas 1.130 hektare, namun lebih dari satu dekade sejak disahkan (2012-2026),
kawasan tersebut belum menunjukkan wujud kota terpadu sebagaimana rancangan
awalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab stagnasi kebijakan
tersebut menggunakan kerangka evaluasi William N. Dunn yang mencakup kriteria
efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan
lima informan dari Bappeda, Dinas Nakertrans Kabupaten Sarolangun, dan
masyarakat kawasan KTM, yang dilengkapi observasi serta dokumentasi, lalu
divalidasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa realisasi pembebasan lahan hanya mencapai 77,29 hektare dari target 1.130
hektare, sehingga belum memenuhi ambang batas minimal 120 hektare yang
disyaratkan pemerintah pusat, yang mengakibatkan alokasi anggaran pembangunan
tidak dapat tersalurkan ke daerah. Kondisi tersebut menyebabkan ketiadaan wujud
infrastruktur tata ruang inti maupun sentra agroindustri dari program KTM.
Infrastruktur yang tersedia tidak cukup mengatasi keterisolasian, manfaat belum
merata, dan penanganan sengketa lahan tidak tuntas. Stagnasi ini bermuara pada
tiga faktor struktural yaitu keterbatasan fiskal daerah, lemahnya sinergi dan
koordinasi antarlembaga, serta ketidaksesuaian desain kebijakan dengan kondisi
geografis lokasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan belum berhasil
memecahkan masalah dasar kawasan, sehingga merekomendasikan peninjauan
ulang dokumen rencana induk, penyelesaian sengketa lahan, penguatan koordinasi
lintas sektor, serta penyesuaian strategi pembangunan yang rasional sesuai
kapasitas fiskal daerah.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kota Terpadu Mandiri, Kawasan Transmigrasi,
Stagnasi Implementasi, Faktor Struktural.
202 ILMU PEMERINTAHAN 2026

Actions (login required)

View Item