Ridayasyah, Rizky Aulia and Rahmanda, Bagus and Prasetyo, Agung Basuki (2026) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PENGAKHIRAN KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS KARENA INSOLVENSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024). _248 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rizky Aulia Ridayasyah_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (637kB)
	Text Rizky Aulia Ridayasyah_ABSTRAK.pdf Download (104kB)
	Text Rizky Aulia Ridayasyah_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text Rizky Aulia Ridayasyah_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	Text Rizky Aulia Ridayasyah_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text Rizky Aulia Ridayasyah_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Rizky Aulia Ridayasyah_DAFPUS.pdf Download (173kB)

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang paling dominan dalam sistem perekonomian nasional tidak luput dari risiko insolvensi yang berujung pada kepailitan. Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menempatkan insolvensi sebagai alasan pembubaran PT, sementara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memaknai insolvensi hanya sebagai tahap prosedural menuju pemberesan harta pailit, tanpa menegaskan keterkaitan keduanya terhadap berakhirnya status badan hukum debitor. Kekosongan norma tersebut dikaji melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dalam perkara PT Sri Rejeki Isman, Tbk. beserta entitas afiliasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan spesifikasi deskriptif analitis, mengolah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut berjalan pada rezim hukum yang berbeda orientasi tanpa dihubungkan oleh norma yang tegas, sehingga menyisakan kesenjangan mengenai titik peralihan dari pemberesan harta pailit menuju pembubaran dan likuidasi. Mahkamah Agung dalam putusannya hanya menafsirkan aspek kepailitan tanpa menjangkau ketentuan pembubaran dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga kepastian hukum mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan yang insolven belum sepenuhnya terjamin.
Kata Kunci : kepailitan, insolvensi, Perseroan Terbatas

Actions (login required)

View Item