SUGESTY, META and Saptono, Hendro and Prananingtyas, Paramita (2016) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN LOAN AGREEMENT PADA PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI DAN NINE AM LTD. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR.). _083 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 083 META SUGESTY - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text 083 META SUGESTY - abstrak.pdf Download (63kB)
	Text 083 META SUGESTY - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text 083 META SUGESTY - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text 083 META SUGESTY - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text 083 META SUGESTY - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text 083 META SUGESTY - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB)
	Text 083 META SUGESTY - dapus.pdf Download (88kB)

Abstract

Setiap perusahaan membutuhkan modal untuk dapat menjalankan usahanya, salah satu caranya adalah meminjam kepada pihak lain. Era globalisasi memberikan kesempatan mengadakan perjanjian kepada para pihak yang berdomisili berbeda negara, seperti yang dilakukan oleh PT. Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd. PT. Bangun Karya Pratama Lestari selaku debitor, melakukan perjanjian pinjam meminjam (loan agreement) dengan Nine AM Ltd. yang berkedudukan di Texas Negara bagian Amerika Serikat. Loan
agreement tersebut kemudian dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara dengan nomor register 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Dasar Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, dikarenakan perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pemberesan utang antara para pihak, serta bagaimana pengaruh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap pembuatan perjanjian. Untuk mencapai tujuan tersebut
penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.
Konsekuensi dari perjanjian Batal Demi Hukum adalah para pihak harus mengembalikan keadaan seperti semula sebelum adanya perjanjian. Debitor harus membayar sisa hutangnya kepada kreditor. Debitor dapat membayar sisa hutangnya tersebut dengan sukarela, sebagai kewajiban hukum yang dilandasi putusan pengadilan. Apabila debitor tidak membayar sisa utangnya maka proses hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor adalah dengan cara mengajukan
permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang.
Perjanjian yang terikat dengan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan hanyalah perjanjian yang termasuk dalam ranah hukum publik, sehingga ketentuan Pasal 31 tidaklah mengikat terhadap perjanjian yang termasuk dalam ranah hukum privat. Perjanjian dalam ranah hukum privat tetap sah selama memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Harus ada sosialisasi yang meluas dan terstruktur mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan untuk menghindari perbedaan penafsiran, serta perlu ditekankan kembali bahwa penjelasan suatu undang-undang merupakan
bagian tak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Selain itu masyarakat juga harus mendukung berjalannya undang-undang tersebut agar dapat berlaku efektif.
Kata Kunci : loan agreement, KUH Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, eksekusi

Actions (login required)

View Item