SETYAWAN, MUHAMMAD DAFFA’ULHAQ and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2026) FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI AKIBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL. _079 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD DAFFA’ULHAQ SETYAWAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text MUHAMMAD DAFFA’ULHAQ SETYAWAN_ABSTRAK.pdf Download (106kB)
	Text MUHAMMAD DAFFA’ULHAQ SETYAWAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text MUHAMMAD DAFFA’ULHAQ SETYAWAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text MUHAMMAD DAFFA’ULHAQ SETYAWAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text MUHAMMAD DAFFA’ULHAQ SETYAWAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text MUHAMMAD DAFFA’ULHAQ SETYAWAN_DAFPUS.pdf Download (161kB)

Abstract

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia, khususnya sengketa yang berkaitan dengan keputusan administrasi pertanahan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya bergantung pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh BPN dalam melaksanakan kewenangannya.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara serta implementasi kebijakan tersebut dalam menghadapi sengketa pertanahan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan dipengaruhi oleh faktor regulasi, kualitas administrasi pertanahan, koordinasi antar instansi, sumber daya manusia, serta kelengkapan data fisik dan data yuridis pertanahan. Implementasi kebijakan dilakukan melalui penanganan administratif, mediasi, peningkatan kualitas administrasi pertanahan, serta pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan administrasi pertanahan, peningkatan koordinasi antar instansi, dan optimalisasi pelaksanaan putusan PTUN guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
Kata Kunci : Badan Pertanahan Nasional, kebijakan, sengketa pertanahan, Peradilan Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item