VILLASARI, MAWAR DIVA CANTIKA and Irawati, Irawati and Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan Al (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BPOM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS/2022/PN KKA). _247 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MAWAR DIVA CANTIKA VILLASARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (566kB)
	Text MAWAR DIVA CANTIKA VILLASARI_ABSTRAK.pdf Download (169kB)
	Text MAWAR DIVA CANTIKA VILLASARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text MAWAR DIVA CANTIKA VILLASARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text MAWAR DIVA CANTIKA VILLASARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text MAWAR DIVA CANTIKA VILLASARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text MAWAR DIVA CANTIKA VILLASARI_DAFPUS.pdf Download (236kB)

Abstract

Peredaran kosmetik tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menjadi persoalan hukum yang berpotensi membahayakan serta merugikan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka.
Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data utama berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen, studi kasus, serta telaah putusan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM telah menjalankan perlindungan hukum secara preventif melalui mekanisme notifikasi, pengawasan produksi dan distribusi, pengawasan produk, edukasi masyarakat, serta sosialisasi kepada pelaku usaha. Perlindungan represif dilakukan melalui pemeriksaan, penyitaan, penarikan produk, pemberian sanksi, dan penegakan hukum pidana. Namun, pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena kosmetik tanpa izin edar masih ditemukan di masyarakat, termasuk melalui media sosial dan perdagangan elektronik. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum karena didasarkan pada alat bukti yang sah dan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Meskipun demikian, pertimbangan hakim perlu menguraikan aspek perlindungan konsumen secara lebih mendalam. Penguatan pengawasan digital, kepatuhan pelaku usaha, dan kesadaran konsumen diperlukan untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal.
Kata kunci : perlindungan konsumen; kosmetik tanpa izin edar; pengawasan BPOM.

Actions (login required)

View Item