Fitriani, Arif and Anggraheni, Palupi (2026) STRATEGI ADVOKASI SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2020–2025. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Arif Fitriani_14050122130035_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (627kB)
	Text Arif Fitriani_14050122130035_BAB I.pdf - Submitted Version Download (345kB)
	Text Arif Fitriani_14050122130035_BAB II.pdf - Submitted Version Download (257kB)
	Text Arif Fitriani_14050122130035_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (581kB)
	Text Arif Fitriani_14050122130035_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (118kB)
	Text Arif Fitriani_14050122130035_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (205kB)
	Text Arif Fitriani_14050122130035_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (327kB)

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) sangat
rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sementara
perlindungan negara belum menjangkau seluruh korban. Kondisi ini membuka
ruang bagi aktor nonnegara seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi advokasi SBMI dalam penanganan
TPPO terhadap PMI sektor PRT pada 2020–2025 menggunakan konsep
Transnational Advocacy Network (TAN) dari Keck dan Sikkink (1999). Metode
yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Data primer diperoleh
melalui wawancara daring dengan tiga informan, sedangkan data sekunder berasal
dari Catatan Akhir Tahun SBMI, pemberitaan, dan publikasi ilmiah, diperiksa
melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan SBMI menjalankan empat
strategi secara bersamaan: information politics melalui CATAHU dan film
dokumenter, symbolic politics melalui tagar kampanye dan peringatan Hari Buruh,
leverage politics melalui kolaborasi dengan IOM dan UNDP, serta accountability
politics melalui desakan pengesahan RUU PPRT dan ratifikasi Konvensi ILO No.
189. Dampaknya kuat pada level agenda dan wacana, sedang pada level kebijakan,
dan terbatas pada perubahan perilaku, dengan hambatan berupa keterbatasan
sumber daya manusia, shelter, stigma, dan tata kelola. SBMI disimpulkan sebagai
aktor jaringan advokasi transnasional. Pemerintah disarankan mempercepat
pengesahan RUU PPRT, meratifikasi Konvensi ILO No. 189, membuka dialog
rutin dengan SBMI, dan memperkuat pengawasan calo.
Kata kunci: Strategi Advokasi, SBMI, TPPO, Pekerja Migran Indonesia, dan
Transnational Advocacy Network
No. 147 Hubungan Internasional 2026

Actions (login required)

View Item