PUTRI, BENNYTA KEMALASARI and Saptono, Hendro and Njatrijani, Rinitami (2016) PERAN SERTA PEMERINTAH DALAM KOPERASI SEKUNDER DI PUSAT KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG. _075 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 075 BENNYTA KEMALASARI PUTRI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text 075 BENNYTA KEMALASARI PUTRI - abstrak.pdf Download (56kB)
	Text 075 BENNYTA KEMALASARI PUTRI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text 075 BENNYTA KEMALASARI PUTRI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text 075 BENNYTA KEMALASARI PUTRI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text 075 BENNYTA KEMALASARI PUTRI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text 075 BENNYTA KEMALASARI PUTRI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB)

Abstract

Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank, menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian
menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama badan usaha yang dimiliki bersama tersebut yaitu memajukan kepentingan ekonomis para anggota kelompok.
Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain, memberi
bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi
untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama. Peran pemerintah ini sangat penting untuk perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Koperasi juga ikut dilindungi oleh pemerintah, agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Metode ini dilakukan untuk memahami peristiwa yang memang benar-benar terjadi di masyarakat.
Pelaksanaan peran pemerintah yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 menjadi dasar pokok dalam perkembangan koperasi. Sehingga terjadi kesinambungan timbal balik antaran pemerintah dengan koperasi, koperasi dengan pemerintah.
Kata Kunci : peran pemerintah pada koperasi, koperasi sekunder, kebijakan pemerintah sektor koperasi

Actions (login required)

View Item