WULANDARI, SHINTA AFRIZKA and Diamantina, Amalia and Sri Hardjanto, Untung (2021) PELAKSANAAN FUNGSI BAWASLU JAWA TENGAH DALAM MENGAWASI NETRALITAS ASN PADA PEMILUKADA TAHUN 2020. -057. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat. Dalam mewujudkan pelaksanaan dari ‘’kedaulatan rakyat’’, maka sesuai
amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing�masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih
secara demokratis. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (5) Undang�Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah
yang bersangkutan. Bawaslu Provinsi merupakan salah satu penyelenggara
Pemilihan yang bertugas sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di wilayah provinsi. Berdasarkan tugas tersebut, Bawaslu dapat
melakukan pengawasan terhadap objek sesuai ketentuan yang berlaku, salah satu
objek Bawaslu adalah Netralitas ASN. Pada Pilkada 2020, pelanggaran Netralitas
ASN cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kurangnya upaya yang dilakukan
Bawaslu Jawa Tengah dalam mengawasi Netralitas ASN, bagaimana proses
penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Jawa Tengah terhadap pelanggar dan
hambatan apa yang membuat pelanggaran Netralitas ASN ini cukup tinggi pada
Pilkada 2020.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis
normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis.
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan
dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh. Metode yang digunakan
dalam menganalisis dan mengolah data adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan peningkatan kapasitas SDM,
pembentukan 4 desa pengawasan dan 1 desa anti politik uang, peningkatan
sosialisasi melalui website resmi Bawaslu dan sosialisasi secara tatap muka, dan
peningkatan koordinasi antara lembaga atau instansi. Bawaslu Jawa Tengah dapat
melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan selama
proses pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
mempunyai kewenangan dalam melakukan penanganan pelanggaran itu meliputi
pelanggaran Administrasi Pemilihan, Tindak Pidana Pemilihan, Kode Etik
Penyelenggaraan Pemilihan. Peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam
melakukan penanganan dugaan pelanggaran Netralitas ASN hanya terbatas pada
memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Penanganan terhadap dugaan pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah diperoleh
melalui Laporan dari masyarakat dan Temuan dari Pengawas Pemilihan.
Hambatan yang dialami Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam proses penegakan
vi
hukum terhadap pelanggar adalah anggaran, sumber daya manusia (SDM),
kesadaran hukum masyarakat yang rendah.
Kata kunci: Bawaslu, Netralitas ASN, Pemilukada

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	24 May 2022 03:42
Last Modified:	24 May 2022 03:42
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6268

Actions (login required)

View Item