Assagaf, Zidan and Supratiwi, Supratiwi (2026) Implementasi Kebijakan Zonasi Bebas Air Tanah Dalam Mengatasi Banjir Rob yang Berkelanjutan di Kecamatan Semarang Utara. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Zidan Assagaf_14010122120037_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text Zidan Assagaf_14010122120037_BAB I.pdf - Submitted Version Download (668kB)
	Text Zidan Assagaf_14010122120037_BAB II.pdf - Submitted Version Download (528kB)
	Text Zidan Assagaf_14010122120037_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text Zidan Assagaf_14010122120027_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (116kB)
	Text Zidan Assagaf_14010122120037_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (192kB)
	Text Zidan Assagaf_14010122120037_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kecamatan Semarang Utara merupakan wilayah pesisir yang mengalami
penurunan muka tanah (land subsidence) dan banjir rob yang semakin parah setiap
tahunnya, dengan laju penurunan muka tanah yang dilaporkan berbagai sumber
independen berkisar antara 7 hingga 13 sentimeter per tahun. Salah satu faktor
utama penyebab fenomena ini adalah eksploitasi air tanah yang masif oleh
masyarakat, pelaku usaha, dan industri. Untuk mengendalikan permasalahan
tersebut, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Zonasi Bebas Air Tanah, yang bertujuan membatasi
pengambilan air tanah pada wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai zona
kritis, termasuk Kecamatan Semarang Utara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali
Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2023 dalam mengendalikan penggunaan air tanah
dan mengurangi dampak banjir rob, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
menghambat implementasinya di Kecamatan Semarang Utara. Metode penelitian
yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara mendalam bersama LSM Bintari Foundation, Perumda Air
Minum Tirta Moedal, dan Kantor Kecamatan Semarang Utara, yang dipadukan
dengan data sekunder berupa statistik resmi dan hasil kajian akademik. Analisis
dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh
Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, yang terdiri atas enam variabel, yaitu
standar dan sasaran, sumber daya kebijakan, komunikasi antarorganisasi,
karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, dan disposisi
pelaksana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi bebas air
tanah telah berjalan dengan komitmen politis dan institusional yang kuat dari
seluruh pemangku kepentingan, serta didasarkan pada substansi kebijakan yang
secara ilmiah tepat sasaran dalam memutus rantai sebab-akibat antara ekstraksi air
tanah, penurunan muka tanah, dan banjir rob. Meskipun demikian, keberhasilan
implementasi belum optimal karena masih terkendala oleh sejumlah faktor, antara
lain kesenjangan waktu antara ketegasan regulasi dengan kesiapan infrastruktur
substitusi dari Perumda Air Minum, lemahnya kapasitas pengawasan dan
penindakan teknis terhadap pelanggaran tersembunyi, disparitas tarif antara air
tanah, tarif progresif PDAM yang mendorong masyarakat berpenghasilan rendah
tetap mempertahankan sumur bor, serta penetrasi komunikasi kebijakan yang
belum merata hingga ke masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan percepatan
modernisasi infrastruktur air bersih, penerapan subsidi silang tarif bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, penguatan kapasitas teknis Tim Monitoring, serta
harmonisasi kebijakan lintas program pemerintah agar implementasi kebijakan
zonasi bebas air tanah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Zonasi Bebas Air Tanah, Penurunan Muka Tanah, Banjir Rob, Van Meter dan Van Horn, Semarang Utara
199-Ilmu Pemerintahan-2026

Actions (login required)

View Item