DEWANGGA, RYANNANDA AUGUSTA BUDI and Indarja, Indarja and Ristyawati, Aprista (2026) TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS. _080 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RYANNANDA AUGUSTA BUDI DEWANGGA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (827kB)
	Text RYANNANDA AUGUSTA BUDI DEWANGGA_ABSTRAK.pdf Download (210kB)
	Text RYANNANDA AUGUSTA BUDI DEWANGGA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text RYANNANDA AUGUSTA BUDI DEWANGGA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text RYANNANDA AUGUSTA BUDI DEWANGGA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	Text RYANNANDA AUGUSTA BUDI DEWANGGA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text RYANNANDA AUGUSTA BUDI DEWANGGA_DAFPUS.pdf Download (286kB)

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada awal pelaksanaannya, belum terdapat pengaturan khusus mengenai tata kelola dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan program di daerah. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Daerah. Pemerintah Daerah Kota Tegal menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 400.3/070.1/2025 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Program MBG di Kota Tegal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam mendukung Program MBG serta kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta data pendukung berupa wawancara dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Program MBG di Kota Tegal. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Tegal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi keterlibatan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kota Tegal berkedudukan sebagai unsur pendukung Program MBG. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan melalui koordinasi antar instansi, fasilitasi perizinan, penyediaan lahan SPPG, pendataan penerima manfaat, serta pemantauan dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa mutu dan penyajian makanan, kelayakan fasilitas SPPG, pengelolaan limbah, serta tindak lanjut perbaikan oleh mitra. Upaya penyelesaian dilakukan melalui penguatan pengawasan, evaluasi, pendampingan perizinan, pemberian rekomendasi teknis, dan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Dengan demikian, efektivitas Program MBG di Kota Tegal membutuhkan kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi, dan pelaksanaan tugas pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah.
Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Makan Bergizi Gratis, Kewenangan, Otonomi Daerah, Program Strategis Nasional.

Actions (login required)

View Item