BATUAH, MUHAMMAD HABIB SULTAN and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Ristyawati, Aprista (2026) ANALISIS PERSETUJUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI BENTUK CHECKS AND BALANCES GUNA MENCEGAH EXECUTIVE HEAVY DI INDONESIA. _079 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD HABIB SULTAN BATUAH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB)
	Text MUHAMMAD HABIB SULTAN BATUAH_ABSTRAK.pdf Download (103kB)
	Text MUHAMMAD HABIB SULTAN BATUAH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text MUHAMMAD HABIB SULTAN BATUAH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text MUHAMMAD HABIB SULTAN BATUAH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)
	Text MUHAMMAD HABIB SULTAN BATUAH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text MUHAMMAD HABIB SULTAN BATUAH_DAFPUS.pdf Download (117kB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan instrumen hukum darurat yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk merespons hal ihwal kegentingan yang memaksa secara cepat. Karena kewenangan tersebut bersifat subjektif dan Perppu dapat berlaku sebelum memperoleh persetujuan DPR, diperlukan mekanisme pengujian sebagai bentuk checks and balances untuk mencegah terjadinya executive heavy.
Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengujian Perppu oleh DPR berdasarkan UUD NRI 1945, implikasi kelemahan fungsi pengujian tersebut terhadap praktik executive heavy, serta dinamika konstitusionalitas persetujuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk mengkaji mekanisme persetujuan Perppu oleh DPR, parameter “kegentingan yang memaksa”, serta implikasi konstitusional persetujuan Perppu Cipta Kerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengujian Perppu oleh DPR seharusnya mencakup penilaian objektif terhadap terpenuhinya parameter “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar menentukan keberlanjutan Perppu. Namun, dalam praktiknya, makna kegentingan sering disederhanakan menjadi alasan prediktif dan subjektif untuk menghindari proses legislasi normal. Kelemahan pengujian DPR juga dipengaruhi oleh dominasi koalisi partai politik pendukung pemerintah (oversized coalition), sehingga fungsi legislative review cenderung menjadi formalitas dan mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Dalam persetujuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kepentingan politik pemerintah dinilai lebih dominan daripada pengujian konstitusional, termasuk dengan mengesampingkan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kondisi tersebut menunjukkan kecenderungan autocratic legalism yang berpotensi memusatkan kekuasaan pada lembaga eksekutif serta melemahkan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
Kata Kunci : Perppu, Dewan Perwakilan Rakyat, Checks and Balances, Executive Heavy, Legislative Review.

Actions (login required)

View Item