DJATMIKO, TONDY and Hardjanto, Untung Sri and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2026) ANALISIS INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. _078 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text TONDY DJATMIKO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (907kB)
	Text TONDY DJATMIKO_ABSTRAK.pdf Download (377kB)
	Text TONDY DJATMIKO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (596kB)
	Text TONDY DJATMIKO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB)
	Text TONDY DJATMIKO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (589kB)
	Text TONDY DJATMIKO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	Text TONDY DJATMIKO_DAFPUS.pdf Download (396kB)

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Independensi KPK menjadi aspek penting dalam menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara objektif, profesional, serta bebas dari intervensi kekuasaan. Perubahan kedudukan kelembagaan KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip independensi lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan independensi KPK berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji implikasi perubahan status kelembagaan KPK terhadap prinsip konstitusional independensi lembaga negara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum, asas konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan independensi KPK.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi KPK memiliki dasar konstitusional yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, persamaan kedudukan dalam hukum, kepastian hukum yang adil, dan kemandirian penegakan hukum. Perubahan kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan persoalan terhadap aspek independensi struktural dan institusional, meskipun secara normatif KPK tetap dinyatakan sebagai lembaga yang independen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan jaminan independensi KPK agar pelaksanaan kewenangannya tetap efektif, objektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kata Kunci : Independensi; Komisi Pemberantasan Korupsi; Konstitusi; Negara Hukum.

Actions (login required)

View Item