ZAINAR, MUHAMMAD RAIHAN ARYADI and Sutanti, Rahmi Dwi and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2026) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds). _041 Pidana 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD RAIHAN ARYADI ZAINAR_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text MUHAMMAD RAIHAN ARYADI ZAINAR_ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text MUHAMMAD RAIHAN ARYADI ZAINAR_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text MUHAMMAD RAIHAN ARYADI ZAINAR_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text MUHAMMAD RAIHAN ARYADI ZAINAR_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text MUHAMMAD RAIHAN ARYADI ZAINAR_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text MUHAMMAD RAIHAN ARYADI ZAINAR_DAFPUS.pdf Download (156kB)
	Text MUHAMMAD RAIHAN ARYADI ZAINAR_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB)

Abstract

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih terjadi di masyarakat dan memerlukan kebijakan pemidanaan yang sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana yang dapat diterapkan dalam sistem pemidanaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi sanksi pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam KUHP Nasional, khususnya melalui Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan wawancara sebagai bahan pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif dan analisis kesesuaian terhadap ketentuan hukum serta pertimbangan hakim.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 UU Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan pidana kerja sosial diformulasikan dalam Pasal 85. Pasal 426 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun tidak memenuhi batas formulatif pidana kerja sosial, sedangkan Pasal 427 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun secara formulatif memungkinkan diterapkannya pidana kerja sosial sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 85. Dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds, penerapan Pasal 427 berkaitan dengan penyesuaian ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP melalui Pasal 613 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pada tahap aplikasi, pidana kerja sosial tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga dengan pelaksanaan, pengawasan, pembimbingan, dan koordinasi antar instansi. Pada tahap eksekusi, pelaksanaan pidana kerja sosial melibatkan Jaksa sebagai eksekutor dan pengawas, Bapas sebagai pembimbing, serta dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai tempat pelaksanaan kerja sosial. Meskipun telah memiliki dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan, penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, petunjuk teknis, dan koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara konsisten dan mencapai tujuan pemidanaan.
Kata Kunci : kebijakan hukum pidana, pidana kerja sosial, tindak pidana perjudian

Actions (login required)

View Item