PUTRI, AYU MUTIARA and Asy'ari, Hasyim and Wisnaeni, Fifiana (2026) ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA. _071 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AYU MUTIARA PUTRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB)
	Text AYU MUTIARA PUTRI_ABSTRAK.pdf Download (156kB)
	Text AYU MUTIARA PUTRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text AYU MUTIARA PUTRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text AYU MUTIARA PUTRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text AYU MUTIARA PUTRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text AYU MUTIARA PUTRI_DAFPUS.pdf Download (174kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perubahan desain keserentakan pemilu di Indonesia yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan terbentuk melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis pertimbangan hukum sekaligus konsistensi normatif kedua putusan dalam mendesain sistem pemilu serentak, berikut implikasi konstitusional Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap penguatan kualitas demokrasi di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan spesifikasi deskriptif analitis, ditempuh melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan, serta berbasis data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan hubungan kedua putusan perlu dipilah ke dalam tiga lapis. Pada lapis pertama, yaitu lapis prinsip konstitusional keduanya konsisten, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak membatalkan keserentakan pemilu anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pada lapis kedua, yaitu lapis model keduanya berbeda arah, tetapi model lima kotak tidak pernah ditetapkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 melainkan merupakan pilihan pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada lapis ketiga, yaitu lapis metode terjadi pergeseran dari original intent menuju penafsiran berorientasi tujuan, sehingga lebih tepat dipahami sebagai adaptasi konstitusi daripada inkonsistensi normatif, meskipun Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan alasan perubahan tersebut dan membentuk norma teknis jeda waktu yang merupakan wilayah pembentuk undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memperkuat integritas proses dan kemudahan pemilih, namun penguatan kualitas demokrasi tetap bergantung pada tindak lanjut legislasi.
Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu Serentak, Konsistensi Normatif, Demokrasi.

Actions (login required)

View Item