MUNTE, KEPIN HARYDINATA and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2026) PRAKTIK STANDAR PEMBUKTIAN MINIMAL DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA. _073 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KEPIN HARYDINATA MUNTE_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (659kB)
	Text KEPIN HARYDINATA MUNTE_ABSTRAK.pdf Download (148kB)
	Text KEPIN HARYDINATA MUNTE_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text KEPIN HARYDINATA MUNTE_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text KEPIN HARYDINATA MUNTE_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text KEPIN HARYDINATA MUNTE_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text KEPIN HARYDINATA MUNTE_DAFPUS.pdf Download (335kB)

Abstract

Beban pembuktian dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) mengharuskan hakim memperoleh keyakinan dari sekurang- kurangnya dua alat bukti sebagaimana diatur Pasal 107 UU Peratun, namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan ukuran kualitatif yang digunakan hakim untuk menilai kecukupan bukti dalam praktik.
Penulisan hukum ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis praktik penerapan standar pembuktian minimal oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa TUN, sekaligus mengkaji apakah pengaturan yang ada telah menjamin kepastian hukum bagi para pihak, dengan mengambil praktik peradilan di PTUN Semarang sebagai fokus penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi wawancara dengan hakim PTUN Semarang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dua alat bukti hanya diperlakukan sebagai ambang batas minimum, sedangkan kecukupan kualitatifnya ditentukan melalui penilaian kasuistis hakim, antara lain pembandingan bukti asli dengan fotokopi, pergeseran beban pembuktian, dan keterbatasan verifikasi bukti elektronik. Dengan demikian, Penulis berpandangan bahwa kepastian hukum atas standar pembuktian minimal akan lebih terjamin apabila pola praktik baik tersebut dituangkan ke dalam pedoman teknis bagi hakim, tanpa perlu membakukannya secara kaku.
Kata kunci : Sengketa Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, Standar Pembuktian Minimal, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item