Dzaki, Sultan Muhammad and Marjo, Marjo and Utama, Kartika Widya (2026) TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN No : 73/Pdt.G/2025/PN. Yyk). _076 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Sultan Muhammad Dzaki_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (579kB)
	Text Sultan Muhammad Dzaki_ABSTRAK.pdf Download (164kB)
	Text Sultan Muhammad Dzaki_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text Sultan Muhammad Dzaki_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (711kB)
	Text Sultan Muhammad Dzaki_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	Text Sultan Muhammad Dzaki_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text Sultan Muhammad Dzaki_DAFPUS.pdf Download (263kB)
	Text Sultan Muhammad Dzaki_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas gugatan pembatalan akta kelahiran anak oleh orang tua kandung dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN.Yyk. Permasalahan penelitian meliputi batas kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan gugatan pembatalan akta kelahiran, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.
Penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui batas-batas tindakan keperdataan menurut Pengadilan Negeri, dan menurut Pengadilan Tata Usaha Negara serta Menurut kewenangan Pengadilan Agama. Kedua adalah mengetahui kompetensi Pengadilan Negeri dalam penyelesaian gugatan pembatalan akta kelahiran oleh orang tua kandung. Ketiga mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara gugatan pembatalan akta kelahiran oleh orang tua kandung di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan nomor 73/Pdt.G/2025/PN.Yyk.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang didukung hasil wawancara. Adapun spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif eksplanatif yaitu dengan menggambarkan penanganan perkara gugatan pembatalan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memberikan penjelasan terkait perbedaan kewenangan kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama.
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui Bahwa batas kewenangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara yang berkaitan dengan akta kelahiran ditentukan berdasarkan substansi dan pokok sengketa. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan hubungan dan status keperdataan para pihak, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang apabila yang dipersoalkan berkaitan dengan legalitas keputusan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam perkara tertentu di bidang perkawinan bagi orang Islam, termasuk perkara mengenai sah atau tidaknya anak dan pengingkaran anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN.Yyk, pokok sengketa tidak semata-mata mengenai keabsahan dokumen administrasi kependudukan, tetapi berkaitan dengan hubungan biologis dan status keperdataan antara Penggugat dengan anak yang tercantum dalam akta kelahiran. Berdasarkan substansi tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta dinilai berwenang memeriksa dan memutus perkara karena diperlukan pemeriksaan serta pembuktian mengenai keadaan hukum dan hubungan keperdataan para pihak. Putusan tersebut tidak hanya memberikan kepastian mengenai hubungan keperdataan antara orang tua dan anak, tetapi juga menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan tindak lanjut administratif terhadap akta kelahiran. Dengan demikian, penentuan kompetensi pengadilan dalam perkara pembatalan akta kelahiran harus didasarkan pada substansi hubungan hukum yang menjadi pokok sengketa, bukan semata-mata pada kedudukan akta kelahiran sebagai dokumen administrasi kependudukan.
Kata Kunci : Akta Kelahiran, Pembatalan Akta, Orang Tua Kandung, Pengadilan Negeri, Pertimbangan Hakim.

Actions (login required)

View Item