SARI, MONICA PUTRI MAYANG and Njatrijani, Rinitami and Saptono, Hendro (2016) KEDUDUKAN INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA (INKOPAU) DALAM PENGELOLAAN ASET DAN PEMANFAATAN TANAH TNI AU SETELAH DIKELUARKANNYA UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI. _045 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 045 MONICA PUTRI MAYANG SARI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text 045 MONICA PUTRI MAYANG SARI - abstrak.pdf Download (143kB)
	Text 045 MONICA PUTRI MAYANG SARI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text 045 MONICA PUTRI MAYANG SARI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text 045 MONICA PUTRI MAYANG SARI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text 045 MONICA PUTRI MAYANG SARI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text 045 MONICA PUTRI MAYANG SARI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text 045 MONICA PUTRI MAYANG SARI - dapus.pdf Download (97kB)

Abstract

Usaha dalam meningkatkan pendapatan negara dengan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) tidak hanya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) namun juga dilakukan oleh TNI melalui badan hukum Koperasi. Koperasi TNI yang kedudukannya tidak berada di bawah struktural TNI, bertanggung jawab dalam pengelolaan aset-aset TNI berupa tanah maupun bangunan yang juga merupakan BMN. Hal ini menjadi menarik diteliti karena pasca dikeluarkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, pada Pasal 76 disebutkan bahwa bisnis yang dikelola TNI secara langsung maupun tidak langsung akan diambil alih oleh negara.
Penelitian ini difokuskan kepada Induk Koperasi TNI Angkatan Udara
(INKOPAU) maka atas hal-hal tersebut, Penulis melakukan penelitian berdasarkan rumusan masalah mengenai implementasi pengambilalihan bisnis TNI terhadap eksistensi INKOPAU dan implementasi penataan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI terhadap kedudukan INKOPAU mengacu kepada UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action. Pembahasannya didasarkan pada hasil pengolahan data primer yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dengan Ketua Bidang IV INKOPAU yang menangani legalitas hukum dan personel, dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Koperasi bukan merupakan obyek hukum dari pengambilalihan bisnis TNI, maka atas hal ini dilakukanlah penataan terhadap Koperasi yang disesuaikan dengan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Penataan Koperasi merupakan bentuk perlindungan atas eksistensi
INKOPAU yang berperan penting dalam membantu perekonomian militer. UU Koperasi yang tidak mengatur mengenai kegiatan usaha koperasi yang mengelola BMN memunculkan banyak pertanyaan mengenai keabsahan INKOPAU dalam mengelola aset TNI AU, namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 54 Tahun 2015
Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI, INKOPAU mempunyai kewenangan yang sah dalam mengelola pemanfaatan atas aset-aset TNI AU. Dengan kata lain kedudukan INKOPAU tidak hanya berdasarkan UU Koperasi, namun juga peraturan-peraturan lain terkait dengan keuangan negara.
Demi mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan BMN di lingkungan TNI AU yang dilakukan antara INKOPAU dengan pihak ketiga, sebaiknya pemerintah membuat peraturan khusus mengenai kedudukan Koperasi TNI dalam pemanfaatan BMN, atau dengan membentuk institusi resmi di bawah struktural TNI yang khusus
menangani pengelolaan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI.
Kata Kunci : Koperasi, TNI, Barang Milik Negara.

Actions (login required)

View Item