HADIANTI, RAHMA PUTRI and Saraswati, Retno and Ristyawati, Aprista (2026) URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA TUNGGAL PENGELOLA REGULASI SEBAGAI UPAYA PENATAAN KELEMBAGAAN REGULASI DI INDONESIA. _076 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RAHMA PUTRI HADIANTI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text RAHMA PUTRI HADIANTI_ABSTRAK.pdf Download (137kB)
	Text RAHMA PUTRI HADIANTI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text RAHMA PUTRI HADIANTI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text RAHMA PUTRI HADIANTI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (630kB)
	Text RAHMA PUTRI HADIANTI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text RAHMA PUTRI HADIANTI_DAFPUS.pdf Download (218kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Namun, praktik pembentukan regulasi saat ini masih menghadapi berbagai persoalan berupa hyper regulation, disharmonisasi, tumpang tindih norma, ego sektoral, serta tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi pada berbagai kementerian dan lembaga yang mengakibatkan rendahnya kualitas regulasi nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengelolaan regulasi secara kelembagaan di Indonesia, mengkaji urgensi pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi, serta menganalisis bagaimana pembentukan lembaga tersebut dapat mewujudkan good legislation process.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama pengelolaan regulasi di Indonesia terletak pada fragmentasi kewenangan kelembagaan yang menyebabkan lemahnya koordinasi, harmonisasi, serta evaluasi regulasi. Akibatnya, terjadi penumpukan regulasi, konflik norma, dan ketidakefektifan implementasi hukum yang menghambat terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai leading sector yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, harmonisasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi regulasi secara terpadu. Model kelembagaan tersebut memperoleh relevansi melalui praktik Regulatory Reform Committee di Korea Selatan yang berhasil meningkatkan kualitas tata kelola regulasi. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan good legislation process melalui sistem pengelolaan regulasi yang terintegrasi, harmonis, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung terwujudnya negara hukum Indonesia.
Kata Kunci : Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi, Pengelolaan Regulasi, Good Legislation Process, Reformasi Regulasi, Negara Hukum.

Actions (login required)

View Item