LAHAGU, DIAN CHRISTIAN and Saraswati, Retno and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2026) IMPLEMENTASI E-PARTICIPATION DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI OPTIMALISASI PEMENUHAN MEANINGFUL PARTICIPATION. _074 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DIAN CHRISTIAN LAHAGU_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (975kB)
	Text DIAN CHRISTIAN LAHAGU_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text DIAN CHRISTIAN LAHAGU_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (631kB)
	Text DIAN CHRISTIAN LAHAGU_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (824kB)
	Text DIAN CHRISTIAN LAHAGU_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DIAN CHRISTIAN LAHAGU_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text DIAN CHRISTIAN LAHAGU_DAFPUS.pdf Download (596kB)

Abstract

Partisipasi masyarakat memiliki kedudukan yang strategis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum demokratis. Konsep partisipasi masyarakat telah mengalami berbagai perkembangan, yang salah satunya turut disertai dengan pengadopsian bentuk pendekatan partisipasi baru, yakni partisipasi yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi, yang dikenal sebagai electronic participation (e-participation). Dalam konteks pembentukan peraturan daerah, e-participation telah diimplementasikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui platform Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan (SIPELAWAN).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi e-participation dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta mengkaji strategi dan mekanisme optimalisasi pemenuhan konsep partisipasi bermakna (meaningful participation). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan doktrinal dengan spesifikasi preskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-participation melalui platform SIPELAWAN belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dalam memenuhi konsep partisipasi bermakna (meaningful participation), khususnya hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered). Oleh karena itu, diperlukan pembenahan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan sistem informasi, tetapi turut mencakup aspek pengaturan, mekanisme pelaksanaan, serta kondisi pendukung keterlibatan masyarakat secara substantif.
Kata Kunci : Electronic Participation, Meaningful Participation, Peraturan Daerah

Actions (login required)

View Item