MUZZAKIY, MUHAMMAD IQBAL and Asy'ari, Hasyim and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2026) TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM SERENTAK NASIONAL DAN DAERAH SEBAGAI IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU-XXII/2024. _075 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD IQBAL MUZZAKIY_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text MUHAMMAD IQBAL MUZZAKIY_ABSTRAK.pdf Download (122kB)
	Text MUHAMMAD IQBAL MUZZAKIY_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text MUHAMMAD IQBAL MUZZAKIY_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text MUHAMMAD IQBAL MUZZAKIY_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text MUHAMMAD IQBAL MUZZAKIY_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text MUHAMMAD IQBAL MUZZAKIY_DAFPUS.pdf Download (140kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan terhadap desain keserentakan pemilihan umum di Indonesia dengan memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah ke dalam dua momentum penyelenggaraan yang berbeda. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemilu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap kerangka hukum, tahapan dan siklus elektoral, kelembagaan penyelenggara, pembiayaan, koordinasi, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta implikasinya terhadap tata kelola penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU XXII/2024, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan perspektif electoral governance, khususnya melalui tiga dimensi, yaitu rule making, rule application, dan rule adjudication, untuk menganalisis desain dan implikasi perubahan keserentakan pemilu terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah perlu ditempatkan sebagai dua momentum pemilihan yang berbeda dalam satu siklus elektoral yang terintegrasi dan berkesinambungan. Integrasi tersebut diwujudkan melalui harmonisasi kerangka hukum dan masa transisi (rule making), penataan tahapan, kelembagaan, sumber daya, teknologi, logistik, dan pembiayaan (rule application), serta kejelasan mekanisme penyelesaian persoalan hukum (rule adjudication). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan implikasi struktural terhadap regulasi, tahapan, kelembagaan, koordinasi, dan pembiayaan, serta implikasi substantif berupa meningkatnya perhatian terhadap isu dan representasi politik daerah. Dengan demikian, implementasi putusan tersebut memerlukan tata kelola elektoral yang terintegrasi dan berkesinambungan agar penyelenggaraan pemilu berlangsung efektif, demokratis, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum.
Kata Kunci : Tata Kelola Pemilu, Electoral Governance, Pemilu Nasional, Pemilu Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Actions (login required)

View Item