Andjani, Kinaya Abigael and Cahyaningtyas, Irma and Utama, Kartika Widya (2026) PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU. _075 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kinaya Abigael Andjani_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)
	Text Kinaya Abigael Andjani_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text Kinaya Abigael Andjani_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text Kinaya Abigael Andjani_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Kinaya Abigael Andjani_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text Kinaya Abigael Andjani_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Kinaya Abigael Andjani_DAFPUS.pdf Download (137kB)

Abstract

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas jaminan perlindungan serta akses keadilan tanpa terkecuali, tapi keterbatasan ekonomi dan minimnya literasi hukum kerap menjadi penghalang bagi masyarakat kurang mampu untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana peran LBH POSBAKUMADIN Kabupaten Kudus dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu serta apa saja hambatan di lapangan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui metode yuridis-empiris yang memanfaatkan data kualitatif yang dikumpulkan dari wawancara dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Sumber data diperoleh melalui wawancara langsung di LBH POSBAKUMADIN Kabupaten Kudus serta data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum sudah berperan besar dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan, namun beberapa hambatan seperti permasalahan anggaran dan wawasan masyarakat yang masih rendah membuat pemberian bantuan hukum kurang efektif. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar aparat penegak hukum meningkatkan kualitas pelayanan, serta digencarkannya penyuluhan hukum yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kudus.
Kata Kunci : Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Perlindungan Hukum, Litigasi, Non-litigasi

Actions (login required)

View Item