AKBAR, FAISHAL and Marjo, Marjo and Aidi, Zil (2021) Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Kasus Kartel di Indonesia yang Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pembuktian (Studi Kasus Putusan KPPU Perkara Nomor. 08/KPPU-L/2018)_025 Acara 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran Pasal 5 tentang kartel penetapan harga, Pasal 9 tentang kartel wilayah pemasaran, dan Pasal 11 tentang kartel pengaturan produksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, masing-masing
pasal mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian karena kartel biasanya dilakukan secara diamdiam, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha.
Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme dalam membuktikan kasus kartel, sejak awal perkara ditangani oleh KPPU hingga putusan, ditinjau dari hukum persaingan usaha? (2) Bagaimanakah
perbandingan antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Persaingan Usaha dalam memandang alat bukti tidak langsung? (3) Bagaimana efektivitas dan hambatan terhadap penerapan bukti tidak langsung dalam pembuktian kasus kartel, khususnya
dalam Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPU-L/2018?
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, mengenai metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (literature research), sementara metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa mekanisme penyelesaian perkara persaingan usaha terdiri dari laporan, penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, putusan majelis komisi, dan upaya hukum keberatan terhadap putusan majelis komisi. Penerapan bukti tidak langsung dalam pembuktian perkara kartel terdiri dari bukti komunikasi, bukti ekonomi, dan analisis tambahan. Dalam penggunaan bukti tidak langsung KPPU wajib menggunakannya dengan hati-hati. Dalam Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPUL/
2018 terlapor dinyatakan bersalah dengan menggunakan bukti tidak langsung yakni bukti komunikasi. Pada penulisan ini, menyimpulkan bahwa perlu adanya revisi Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 karena bukti tidak langsung tidak diatur dalam Undang-Undang.No. 5 Tahun 1999, serta diperlukan pengaturan tentang program leniency.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kartel, Bukti Tidak Langsung, KPPU
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	17 Oct 2023 05:21
Last Modified:	17 Oct 2023 08:29
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6239

Actions (login required)

View Item