SETIAJI, AHMAD YUSUF and Suhartoyo, Suhartoyo and Azhar, Muhamad (2026) BATASAN MALADMINISTRASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3091 K/PDT/2025). _067 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AHMAD YUSUF SETIAJI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text AHMAD YUSUF SETIAJI_ABSTRAK.pdf Download (252kB)
	Text AHMAD YUSUF SETIAJI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text AHMAD YUSUF SETIAJI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text AHMAD YUSUF SETIAJI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (535kB)
	Text AHMAD YUSUF SETIAJI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text AHMAD YUSUF SETIAJI_DAFPUS.pdf Download (289kB)

Abstract

Maladministrasi dan PMH keperdataan oleh pemerintah memiliki titik singgung karena dapat bersumber dari penyimpangan tindakan pemerintahan, tetapi keduanya berada dalam konsep hukum yang berbeda. Persoalan timbul ketika temuan maladministrasi digunakan sebagai dasar langsung untuk membebankan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal1365 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan normatif maladministrasi dengan PMH keperdataan oleh pemerintah, mengkaji pergeseran ratio decidendi dalam rangkaian putusan PTUN, PN, PT, dan MA terkait kebijakan DMO/DPO, serta mensistematisasikan parameter pembatas penggunaan temuan maladministrasi dalam menentukan pertanggungjawaban perdata pemerintah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian yang relevan. Wawancara dengan praktisi hukum digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat dan menguji argumentasi normatif. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan pengaturan maladministrasi terletak pada UU Ombudsman sementara PMH keperdataan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Keduanya memiliki hubungan normatif, tetapi tidak identik dalam fungsi, parameter penilaian, dan akibat hukumnya. Terdapat pergeseran ratio decidendi dalam rangkaian putusan tersebut mengenai hubungan maladministrasi dengan PMH keperdataan. Penelitian ini kemudian mensistematisasikan parameter batasan maladministrasi dalam menentukan pertanggungjawaban perdata pemerintah yang terdiri atas dua lapis pengujian, yaitu kualitas tindakan pemerintahan serta pertanggungjawaban keperdataan. Parameter tersebut mencakup legalitas, kecermatan dan kehati-hatian, objektivitas, kepentingan umum, dan kemanfaatan, kesalahan, serta kerugian dan kausalitas sehingga maladministrasi ditempatkan sebagai fakta awal yang memerlukan pembuktian sebelum melahirkan pertanggungjawaban perdata bagi pemerintah.
Kata kunci : maladministrasi; perbuatan melawan hukum; pertanggungjawaban perdata; tindakan pemerintahan; Putusan No. 3091/K/Pdt/2025

Actions (login required)

View Item