Yusuf, Saifullah Efendi and Hudaya, Maula (2026) ASEAN WAY DAN PEMBENTUKAN POSISI KOLEKTIF ASEAN TERHADAP DUGAAN GENOSIDA ROHINGYA DI MYANMAR. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text COVER_SAIFULLAH EFENDI YUSUF_14050122140106.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (657kB)
	Text BAB 1_SAIFULLAH EFENDI YUSUF_14050122140106.pdf - Submitted Version Download (387kB)
	Text BAB 2_SAIFULLAH EFENDI YUSUF_14050122140106.pdf - Submitted Version Download (446kB)
	Text BAB 3_SAIFULLAH EFENDI YUSUF_14050122140106.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (513kB)
	Text BAB 4_SAIFULLAH EFENDI YUSUF_14050122140106.pdf - Submitted Version Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_SAIFULLAH EFENDI YUSUF_14050122140106.pdf - Submitted Version Download (388kB)

Abstract

Krisis Rohingya di Myanmar merupakan persoalan kemanusiaan dan politik yang
berkembang menjadi isu lintas batas serta memperoleh perhatian dalam perkembangan
hukum internasional mengenai dugaan genosida. Penelitian ini bertujuan menganalisis
bagaimana ASEAN Way memengaruhi pembentukan posisi kolektif ASEAN sebagai
organisasi regional terhadap dugaan genosida Rohingya di Myanmar. Penelitian
menggunakan metode kualitatif eksplanatif dengan pendekatan studi kepustakaan.
Data penelitian diperoleh dari instrumen hukum internasional, laporan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, dokumen ASEAN, pernyataan negara, serta literatur ilmiah mengenai
krisis Rohingya dan ASEAN. Analisis dilakukan dengan menghubungkan dugaan
genosida, perkembangan norma hukum internasional, ASEAN Way, kepentingan
negara anggota, status Myanmar sebagai anggota ASEAN, serta mekanisme konsultasi
dan konsensus dalam pembentukan posisi kolektif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ASEAN Way berfungsi sebagai kerangka normatif yang membentuk pola
interaksi ASEAN melalui prinsip non-interference, penghormatan terhadap
kedaulatan, dialog, konsultasi, dan konsensus. Negara anggota membawa kepentingan
dan persepsi yang berbeda terhadap krisis Rohingya. Perbedaan tersebut kemudian
diproses melalui konsultasi dan negosiasi untuk menemukan titik temu yang dapat
diterima bersama. Status Myanmar sebagai anggota ASEAN turut memengaruhi proses
tersebut karena respons organisasi harus mempertimbangkan hubungan kelembagaan
antarnegara anggota. Proses tersebut menghasilkan posisi kolektif ASEAN yang lebih
banyak diwujudkan melalui dialog, diplomasi, kerja sama, dan bantuan kemanusiaan.
Dengan demikian, tidak dinyatakannya krisis Rohingya secara eksplisit sebagai
genosida tidak semata-mata disebabkan oleh prinsip non-interference, melainkan
merupakan hasil interaksi antara ASEAN Way, kepentingan negara anggota,
mekanisme konsensus, status Myanmar, dan tuntutan norma hukum internasional.
Kata Kunci: Krisis Rohingya, ASEAN, ASEAN Way, Posisi Kolektif, Genosida, NonInterference, Konstruktivisme
135 Hubungan Internasional 2026

Actions (login required)

View Item