FEBRINA, AULIA CAHYA and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2026) ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PERAMPASAN BARANG BUKTI TERHADAP HARTA PAILIT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM. _074 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AULIA CAHYA FEBRINA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (532kB)
	Text AULIA CAHYA FEBRINA_ABSTRAK.pdf Download (101kB)
	Text AULIA CAHYA FEBRINA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text AULIA CAHYA FEBRINA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text AULIA CAHYA FEBRINA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text AULIA CAHYA FEBRINA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text AULIA CAHYA FEBRINA_DAFPUS.pdf Download (173kB)

Abstract

Pelaksanaan eksekusi perampasan barang bukti dalam tindak pidana korupsi merupakan upaya pemulihan kerugian negara melalui pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permasalahan timbul ketika barang bukti yang dirampas merupakan bagian dari harta pailit yang berada di bawah sita umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kondisi tersebut menimbulkan potensi konflik kewenangan Jaksa Eksekutor dan Kurator sehingga berdampak pada kepastian hukum pelaksanaan eksekusinya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan eksekusi perampasan barang bukti tersebar dalam berbagai peraturan dan belum mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian apabila objek eksekusi merupakan harta pailit. Dalam praktik perkara yang diteliti, penyelesaian dilakukan melalui koordinasi antara Jaksa Eksekutor dan Kurator, tetapi pelaksanaannya belum memberikan kepastian hukum secara optimal akibat ketiadaan pengaturan yang mengharmonisasikan eksekusi pidana dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara tegas mengatur mekanisme dan kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi perampasan barang bukti yang termasuk dalam harta pailit.
Kata Kunci : Eksekusi, perampasan barang bukti, hasil tindak pidana korupsi, kepailitan.

Actions (login required)

View Item