PUTRA, FAIZ FIRMANSYAH and Diamantina, Amalia and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2026) PENERAPAN DWIKEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN. _073 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FAIZ FIRMANSYAH PUTRA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (770kB)
	Text FAIZ FIRMANSYAH PUTRA_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text FAIZ FIRMANSYAH PUTRA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)
	Text FAIZ FIRMANSYAH PUTRA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text FAIZ FIRMANSYAH PUTRA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	Text FAIZ FIRMANSYAH PUTRA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text FAIZ FIRMANSYAH PUTRA_DAFPUS.pdf Download (239kB)

Abstract

Penerapan dwikewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas, dengan tetap menetapkan batas usia dan kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan.
Permasalahan timbul ketika orang tua tidak melakukan pendaftaran kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memengaruhi status hukum dan pemenuhan hak kewarganegaraan anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, permasalahan yang dikaji meliputi status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta implementasi asas kewarganegaraan ganda terbatas dan implikasinya terhadap kewajiban anak hasil perkawinan campuran.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan tinjauan pustaka melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum yang relevan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kewarganegaraan ganda tersebut tidak bersifat permanen karena anak pada usia tertentu wajib memilih salah satu kewarganegaraannya. Selain itu, kewajiban pendaftaran dalam batas waktu yang telah ditentukan merupakan aspek penting dalam memperoleh dan mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia. Kelalaian dalam memenuhi ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status kewarganegaraan anak. Dengan demikian, penerapan asas kewarganegaraan ganda terbatas memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran, tetapi pelaksanaannya harus disertai kepatuhan terhadap ketentuan pendaftaran dan kewajiban memilih kewarganegaraan untuk menjamin kepastian hukum.
Kata kunci : perkawinan campuran, dwikewarganegaraan, anak, kewarganegaraan, undang-undang

Actions (login required)

View Item