FIRDAUS, FARIS ABRAR and Diamantina, Amalia and Soemarmi, Amiek (2022) HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEWARGANEGARAANNYA DIPEROLEH MELALUI NATURALISASI. -012 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text abstrak_FARIS ABRAR.pdf Download (83kB)
	Text cover_FARIS ABRAR.pdf Download (400kB)
	Text bab 1_FARIS ABRAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text bab 2 _FARIS ABRAR.pdf Download (237kB)
	Text bab 3 _FARIS ABRAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (960kB)
	Text bab 4 _FARIS ABRAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut disebut sebagai Warga negara asing. Warga negara asing yang berada di Indonesia dapat melakukan proses naturalisasi
sebagai salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Proses Naturalisasi merupakan suatu bentuk penjaminan perlindungan hak, yang diberikan oleh negara Indonesia dalam memenuhi salah satu bentuk Hak Asasi Manusia. Proses ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Penerapan tata caranya diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan
memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang diperoleh warga negara Indonesia, diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai proses naturalisasi serta hak dan kewajiban apa saja yang diperoleh warga negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, juga spesifikasi deskriptif analitis, dengan pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik wawancara yang ditujukan kepada Ibu Nurul Istiqoma selaku Kepala analisis & pertimbangan pewarganegaraan, dan Bapak Sudaryanto Abdul selaku Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan Ditjen AHU Kemenkumham. Hasil penelitian ini dalam pengaturannya terdapat tiga cara melakukan permohonan naturalisasi sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, pada Pasal 8 permohonan dilakukan dengan cara naturalisasi biasa, Pasal 19 permohonan dilakukan dengan cara perkawinan campuran antar kewarganegaraan, dan Pasal 20 dilakukan atas dasar rekomendasi lembaga terkait yang dipertimbangan DPR dan presiden karena jasa pemohon atau kepentingan negara. Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi sama dengan warga negara Indonesia asli, Namun, terdapat pembatasan terkait hak politiknya yaitu tidak memperoleh hak untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Walaupun aturan saat ini sudah baik dalam mengunci pembatasannya dibidang politik. Melihat perkembangan gaya sosial dan kultural yang semakin beragam, maka peraturan mengenai hak dan kewajiban warga negara hasil perolehan naturalisasi dapat ditambahkan atau dipertegas secara tertulis dalam bahan revisi undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Warga Negara, Kewarganegaraan,Naturalisasi

Actions (login required)

View Item