ALFAZ, MUHAMMAD AKHYARUNNAJMI and Irawati, Irawati and Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan Al (2026) ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK PENCIPTA TERHADAP DISTRIBUSI KARYA DERIVATIF HAK CIPTA SINEMATOGRAFI. _233 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD AKHYARUNNAJMI ALFAZ_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (955kB)
	Text MUHAMMAD AKHYARUNNAJMI ALFAZ_ABSTRAK.pdf Download (66kB)
	Text MUHAMMAD AKHYARUNNAJMI ALFAZ_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text MUHAMMAD AKHYARUNNAJMI ALFAZ_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text MUHAMMAD AKHYARUNNAJMI ALFAZ_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text MUHAMMAD AKHYARUNNAJMI ALFAZ_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text MUHAMMAD AKHYARUNNAJMI ALFAZ_DAFPUS.pdf Download (134kB)

Abstract

Penelitian ini membahas regulasi normatif mengenai hak ekonomi Pencipta atas distribusi karya sinematografi turunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelanggaran hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi tersebut, serta menelaah perlindungan hukum yang tersedia bagi pelanggaran hak ekonomi Pencipta dalam karya sinematografi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan mengandalkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya, Konvensi Berne, Perjanjian TRIPS, serta yurisprudensi termasuk kasus Hunter v. Netflix dan Baker v. Selden), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan dan dianalisis melalui interpretasi kualitatif. Pasal 9 dan 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakui hak eksklusif Pencipta atas adaptasi dan distribusi atas karya derivatif, namun tidak memberikan definisi operasional mengenai “karya derivatif” maupun uji kesamaan substansial, berbeda dengan praktik perbandingan yang digambarkan dalam kasus Hunter v. Netflix. Perlindungan tersedia melalui mekanisme preventif (lisensi, pendaftaran, pemberitahuan dan penarikan) serta represif (perdata, pidana, alternatif penyelesaian sengketa), meskipun penegakannya tetap tidak konsisten dan bergantung pada kasus per kasus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyediakan landasan normatif bagi hak ekonomi Pencipta, namun tetap tidak efektif secara substantif, akibat batas-batas “karya turunan” yang belum jelas dan ketiadaan parameter kesamaan substansial. Studi ini merekomendasikan untuk memperjelas definisi definisi tersebut, memasukkan standar kesamaan substansial (misalnya, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung), memperkuat sistem pemberitahuan dan penghapusan di platform digital, serta mempromosikan praktik klarifikasi hak cipta di dalam industri kreatif.
Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Ekonomi Pencipta, Karya Derivatif, Pelanggaran Hak Cipta, Kesamaan Substansial, Perlindungan Hukum.

Actions (login required)

View Item