PRATAMA, ASTRID TYAR and Turisno, Bambang Eko and Mas'ut, Mas'ut (2026) PELAKSANAAN ATAS PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN. _151 Perdata 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ASTRID TYAR PRATAMA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ASTRID TYAR PRATAMA_ABSTRAK.pdf Download (89kB)
	Text ASTRID TYAR PRATAMA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text ASTRID TYAR PRATAMA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text ASTRID TYAR PRATAMA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	Text ASTRID TYAR PRATAMA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text ASTRID TYAR PRATAMA_DAFPUS.pdf Download (141kB)

Abstract

Perkawinan merupakan peristiwa antara seorang pria dan wanita dalam menyatukan ikatan lahir batin dan membentuk sebuah keluarga. Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat dapat ditemukan pula perkawinan poligami, perkawinan poligami dalam hukum Indonesia pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat yang harus dipenuhi, namun di lapangan ditemukan adanya perkawinan poligami yang tidak dicatatkan ke pengadilan.
Penelitian ini ditulis menggunakan metode pendekatan empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi bahan hukum dan wawancara. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya praktik perkawinan poligami yang tidak mendapatkan izin pengadilan, serta mengkaji bagaimana pelaksanaan terhadap hak-hak isteri dan anak dapat terpenuhi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik perkawinan poligami tanpa pencatatan banyak dilakukan karena beberapa individu beranggapan kepentingan pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif saja, hal tersebut dipengaruhi juga oleh faktor sosial, ekonomi, keagamaan, maupun hukum. Pelaksanaan hak istri dan anak yang berada dalam perkawinan poligami tersebut belum sebanding, terdapat kesenjangan penerimaan antara perkawinan pertama dan perkawinan poligami. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukan sekedar hak administratif, pencatatan perkawinan berguna sebagai sarana perlindungan hukum untuk pihak yang ada di dalam perkawinan, serta pencatatan perkawinan menjadi salah satu bukti dalam menjamin perlindungan perkawinan dan hak isteri dan anak.
Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Tanpa Izin, Hak Istri, Anak.

Actions (login required)

View Item