FATTAH, SATRIO IHSAN and Prananingtyas, Paramita and Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan Al (2026) ANALISIS YURIDIS KASUS KEPAILITAN PT SRITEX TERKAIT POTENSI PENYELAMATAN OLEH BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (BPI DANANTARA). _238 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SATRIO IHSAN FATTAH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text SATRIO IHSAN FATTAH_ABSTRAK.pdf Download (118kB)
	Text SATRIO IHSAN FATTAH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text SATRIO IHSAN FATTAH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text SATRIO IHSAN FATTAH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text SATRIO IHSAN FATTAH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text SATRIO IHSAN FATTAH_DAFPUS.pdf Download (143kB)

Abstract

Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menunjukkan bahwa kegagalan restrukturisasi utang dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berujung pada peralihan status hukum menuju kepailitan, dengan implikasi luas terhadap debitur, kreditur, dan keberlangsungan usaha. Perkembangan tersebut memunculkan wacana keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai investor strategis negara dalam penyelamatan aset dan keberlanjutan aktivitas industri.
Permasalahan penelitian ini berfokus pada akibat hukum kepailitan PT. Sritex serta legitimasi hukum keterlibatan BPI Danantara dalam upaya penyelamatan perusahaan pascapailit.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan status PT. Sritex dari PKPU menuju kepailitan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena debitur tidak mampu melaksanakan isi perdamaian yang telah disahkan pengadilan. Kepailitan mengakibatkan debitur kehilangan kewenangan atas pengurusan harta kekayaan, dan seluruh aset berada di bawah penguasaan kurator. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPI Danantara memiliki legitimasi hukum untuk berperan sebagai investor strategis melalui mekanisme hukum kepailitan, sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan kreditur, kepastian hukum, dan asas kelangsungan usaha. Keterlibatan tersebut mencerminkan integrasi antara kebijakan investasi negara dan stabilitas ekonomi nasional.
Kata Kunci : Kepailitan, PKPU, BPI Danantara

Actions (login required)

View Item