SILALAHI, KASIH CRISTHAULINA ERWINA and Wisnaeni, Fifiana and Ramadhan, Diastama Anggita (2022) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019 TERHADAP POTENSI PUTARAN KEDUA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.-003 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Terhadap Potensi Putaran Kedua Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden” ini berkaitan perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pokok perkara Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang dinilai berpotensi menyebabkan munculnya potensi pemilihan kembali setidaknya hingga putaran kedua dikarenakan hanya mengatur syarat keterpilihan bilamana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. Skripsi ini mengkaji beberapa permasalahan, pertama mengenai bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019. Kedua, mengenai bagaimana implikasi yang timbul dari putusan tersebut terhadap potensi putaran kedua dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji objek penelitian secara sistematis dan faktual dihubungkan dengan putusan terkait. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”. Maka putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya terjadi jikalau terdapat 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon maka tidak perlu diadakan putaran kedua, dikarenakan syarat yang dipertimbangkan yaitu mendapat lebih dari lima puluh persen tambah satu (50 % + 1) suara. Diharapkan pihak yang berwenang membuat Undang-Undang lebih teliti dalam menyusun ketentuan dan norma serta harus memperhatikan kajian terdahulu guna mencegah pemuatan kembali ketentuan yang sebelumnya pernah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali. Selain itu diharapkan masyarakat untuk tidak mengajukan atau mengulang perkara yang sama karena mengingat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding).
Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Putaran Kedua Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	17 May 2022 02:18
Last Modified:	24 Oct 2022 06:18
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6214

Actions (login required)

View Item