Maharani, Afifah Listiyandira and Astuti, A.M. Endah Sri and Effendy, Feri Satria Wicaksana (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYANDANG DISABILITAS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr). _040 Pidana 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Afifah Listiyandira Maharani_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (695kB)
	Text Afifah Listiyandira Maharani_ABSTRAK.pdf Download (125kB)
	Text Afifah Listiyandira Maharani_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text Afifah Listiyandira Maharani_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text Afifah Listiyandira Maharani_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text Afifah Listiyandira Maharani_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text Afifah Listiyandira Maharani_DAFPUS.pdf Download (165kB)

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena penegakan hukum harus mempertimbangkan perlindungan terhadap korban sekaligus kondisi individual pelaku yang dapat mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kedudukan penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana serta penerapan kebijakan pemidanaan yang tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan implementasi kebijakan pemidanaan dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr.
Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kondisi disabilitas tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi harus dinilai berdasarkan jenis dan tingkat disabilitas serta pengaruhnya terhadap kemampuan pelaku memahami dan mengendalikan perbuatannya. Implementasi kebijakan pemidanaan dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, kondisi individual terdakwa, dan kemampuan bertanggung jawab dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku penyandang disabilitas harus dilakukan secara individual dan proporsional dengan tetap menyeimbangkan perlindungan hak korban, hak penyandang disabilitas, dan tujuan pemidanaan.
Kata Kunci : penyandang disabilitas, kekerasan seksual, pertanggungjawaban pidana, kebijakan pemidanaan.

Actions (login required)

View Item