PRIHANDANA, IKHWAN and Solechan, Solechan and Suhartoyo, Suhartoyo (2018) PRAKTEK PENDAFTARAN SERIKAT PEKERJA/BURUH SEBAGAI SYARAT PENDIRIAN ORGANISASI DALAM MEWAKILI PIHAK YANG BERSENGKETA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. _021 HAN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 021 IKHWAN PRIHANDANA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text 021 IKHWAN PRIHANDANA - abstrak.pdf Download (66kB)
	Text 021 IKHWAN PRIHANDANA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text 021 IKHWAN PRIHANDANA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text 021 IKHWAN PRIHANDANA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text 021 IKHWAN PRIHANDANA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB)
	Text 021 IKHWAN PRIHANDANA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text 021 IKHWAN PRIHANDANA - dapus.pdf Download (113kB)
	Text 021 IKHWAN PRIHANDANA - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)

Abstract

Serikat pekerja/organisasi buruh dibentuk oleh pekerja/buruh salah satunya untuk memastikan bahwa kedudukan hak dan kewajiban seimbang di dalam perusahaan. Dalam hubungan pekerja/buruh dengan perusahaan, tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan perusahaan lebih tinggi dan kadangkala itu menyebabkan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap pekerjanya. Eksistensi
serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode spesifikasi penelitian analisis deskriptif yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa tata cara pendirian diatur dalam Pasal 11 dan pendaftaran serikat pekerja/buruh diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 24 Undang-undang No. 21 Tahun 2000. Ketentuan yang mengatur tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam KEPMENAKERTRANS No. 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Pasal 2 hingga Pasal
10. Serikat pekerja/buruh dapat menjadi kuasa hukum bagi pekerja/buruh yang bersengketa di Pengadilan Hubungan Industrial memilki fungsi yang sama seperti seorang Advokat dalam membela kliennya.
Kata Kunci : Serikat Pekerja, Pihak yang Bersengketa, Pengadilan Hubungan Industrial

Actions (login required)

View Item