GUNAWAN, RIZKY RAYHAN and Wisnaeni, Fifiana and Herawati, Ratna (2026) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR PERIODE 2019-2024 DALAM EVALUASI KINERJA PRESIDEN DI BIDANG KEUANGAN NEGARA. _070 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
RIZKY RAYHAN GUNAWAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (970kB) |
|
|
Text
RIZKY RAYHAN GUNAWAN_ABSTRAK.pdf Download (186kB) |
|
|
Text
RIZKY RAYHAN GUNAWAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB) |
|
|
Text
RIZKY RAYHAN GUNAWAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB) |
|
|
Text
RIZKY RAYHAN GUNAWAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (565kB) |
|
|
Text
RIZKY RAYHAN GUNAWAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB) |
|
|
Text
RIZKY RAYHAN GUNAWAN_DAFPUS.pdf Download (214kB) |
Abstract
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi pengawasan DPR menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pemerintah, serta penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah di bidang keuangan negara masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat politik maupun teknis.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPR di bidang keuangan negara serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi realisasi anggaran merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa pemerintah mengimplementasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif dan efisien, sejalan dengan rencana kerja serta alokasi dana yang telah disepakati bersama oleh DPR. Melalui mekanisme ini, DPR melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan belanja, tingkat penyerapan anggaran, dan pencapaian sasaran program pemerintah.
Keywords : DPR, Fungsi Pengawasan, Keuangan Negara, APBN, Checks and Balances.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | DPR, Fungsi Pengawasan, Keuangan Negara, APBN, Checks and Balances. |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
| Date Deposited: | 28 Sep 2026 07:12 |
| Last Modified: | 28 Sep 2026 07:12 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/61980 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
