NUR’ALFIAH, DEBBY AMINA and Prananingtyas, Paramita and Njatrijani, Rinitami (2018) ANALISA LARANGAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA PADA TARIF BUS PATAS DKI. _DG 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DEBBY AMINA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text DEBBY AMINA - abstrak.pdf Download (62kB)
	Text DEBBY AMINA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text DEBBY AMINA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text DEBBY AMINA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (72kB)
	Text DEBBY AMINA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text DEBBY AMINA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text DEBBY AMINA - dapus.pdf Download (138kB)

Abstract

Dalam menjalankan persaingan usaha, terdapat praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat, salah satunya yaitu perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Perjanjian penetapan harga masih banyak dilakukan para pelaku usaha dalam proses persaingan usaha. Larangan penetapan harga pada proses persaingan usaha dilakukan karena dapat merugikan pelaku usaha pesaingnya maupun masyarakat secara umum.
Permasalahan yang ada di dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana pengaturan mengenai larangan penetapan harga di Indonesia, bagaimana peranan dari regulator persaingan usaha di Indonesia berkaitan dengan pengawasan dan penindakan pada pelaku usaha khususnya penyedia jasa transportasi Bus di DKI, dan
bagaimana pengaturan larangan penetapan harga di Negara lain.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui pengaturan larangan penetapan harga di Indonesia dan bagaimana bentuk pengawasan dan penindakan oleh regulator persaingan usaha Indonesia atas tindakan penetapan harga oleh pelaku usaha di Indonesia khususnya penyedia jasa transportasi Bus di DKI, serta mengetahui mengenai pengaturan penetapan harga di Negara lain.
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, serta unsur-unsur dan faktor-faktor yang berhubungan dengan perjanjian penetapan harga.Data dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Sedangkan analisis datanya melalui deskriptif analitis yang bersifat kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan mengenai larangan perjanjian penetapan harga di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengawasan dan penindakan persaingan usaha di Indonesia
khususnya pada penyedia jasa transportasi di DKI dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta pengaturan mengenai perjanjian penetapan harga di Negara lain misalnya Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa diatur oleh pengaturan
yang berlaku di masing-masing Negara tersebut.
Kata kunci : Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perjanjian Penetapan Harga, Peranan dan Putusan KPPU.

Actions (login required)

View Item