SYAIDINA, RAYHAN ARYA and Prananingtyas, Paramita and Rahmanda, Bagus (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKUISISI PERUSAHAAN DALAM STATUS PAILIT : STUDI TENTANG AKSI KORPORASI ( CORPORATE ACTION ) MELALUI KURATOR. _228 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RAYHAN ARYA SYAIDINA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)
	Text RAYHAN ARYA SYAIDINA_ABSTRAK.pdf Download (152kB)
	Text RAYHAN ARYA SYAIDINA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text RAYHAN ARYA SYAIDINA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text RAYHAN ARYA SYAIDINA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB)
	Text RAYHAN ARYA SYAIDINA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text RAYHAN ARYA SYAIDINA_DAFPUS.pdf Download (253kB)

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menitikberatkan penyelesaian perkara kepailitan pada pelelangan aset, namun kurator juga dapat melaksanakan going concern melalui aksi korporasi. Penelitian ini bertolak dari ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme akuisisi dalam rezim kepailitan Indonesia, khususnya terkait kewenangan kurator dalam melakukan aksi korporasi sebagai alternatif likuidasi harta pailit.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikaji melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Studi kasus difokuskan pada perkara kepailitan PT Hotel Panghegar berdasarkan Putusan No. 38/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta perkara PT Hardys Retailindo berdasarkan Putusan No. 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi berupa akuisisi aset oleh pihak ketiga dalam perkara kepailitan dimungkinkan melalui penerapan asas going concern berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 179 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan syarat adanya persetujuan kurator dan para kreditur. Dalam kasus PT Hotel Panghegar, investor Northcliff Development mengakuisisi aset kondotel yang menjadi boedel pailit dengan melunasi utang kepada kreditur separatis, sehingga pembangunan yang semula mangkrak dapat dilanjutkan. Perlindungan hukum bagi para kreditur diwujudkan melalui hierarki pembayaran utang (kreditur separatis, preferen, dan konkuren), serta mekanisme actio pauliana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk membatalkan perbuatan hukum yang merugikan kreditur. Akuisisi yang sah mensyaratkan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, termasuk persetujuan para pihak dan pelaksanaan legal due diligence.
Kata Kunci : Going Concern, Akuisisi Perseroan Pailit, Actio Pauliana

Actions (login required)

View Item